NASIONAL
KPI dan KPPPA Sepakat Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di Penyiaran
FEM Indonesia – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan penandatangan kesepatakan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) terkait perlindungan anak di bidang penyiaran.
Pihak KPI diwakili oleh Ketua KPI Pusat Agung Suprio dan KPPA diwakili oleh Bintang Puspayoga sebagai menteri.
Acara digelar secara virtual (webinar) live streaming lewat YouTube Official Channel KPI, Rabu (28/7/2021) dengan tema “Nota Kesepahaman antar KPI Pusat dan KPPPA Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran.
“Semoga momentum ini jadi pengingat untuk memprioritaskan kepentingan anak pada semua program pembangunan,” ujar Bintang Puspayoga lewat sambutannya. Menurutnya, selama ini, pada ranah media penyiaran masih ditemukan beberapa isu penting terkait perlindungan perempuan dan anak.
“Mulai dari masih meberi tempat bagi proses legitimasi bias gender terutama dalam menampilkan representasi perempuan masih berkutat pada lingkaran produksi yang berorientasi pasar dan kerap menjadikan perempuan sebagai komuditas,” tambah Bintang Puspayoga.
Senada dengan hal tersebut, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio menegaskan bahwa peran penting KPI dalam mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, utamanya dalam hal ini perempuan dan anak.
“Anak adalah peniru yang paling ulung, maka itu KPI mengawasi TV dan radio dengan berhati-hati agar tidak ada tindakan, atau prilaku, maupun ucapan yang tidak sesuai sehingga bisa ditiru oleh anak-anak. Oleh karenanya, KPI berusaha bergerak ke arah yang tepat, dan mengubah konstruksi realitas yang salah lewat media,” ujar Agung Suprio.
Sementara Rahayu Kertawiguna, CEO Nagaswara sosok di antara praktisi industri hiburan, terutama dunia musik, yang hadir dalam webinar mengharapkan bidang penyiaran dapat memberikan ruang Iebih luas kepada materi-materi anak-anak.
“Kita harapkan penandatanganan kesepakatan ini dapat memberikan ruang yang Iebih luas untuk produk anak»anak di media. Di televisi atau radio misalnya, makin banyak Iagi acara yang mengetengahkan Iagu anak»anak,” kata Rahayu Kertwiguna dikutip dari Nagaswara News, Jumat (30/7/2021).
Sebagai tindak lanjut penandatangan nota kesepahaman, KPI dan KPPPA telah merumuskan rencana aksi yang meliputi enam poin penting sbb:
Pertama; Penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak di bidang penyiaran.
Kedua; Pengawasan aspek perlindungan perempuan dan anak dalam materi isi siaran.
Ketiga; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan Para Pihak.
Keempat; Edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang isi siaran yang responsif gender dan ramah anak.
Kelima; Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta informasi mengenai perempuan dan anak di bidang penyiaran.
Keenam; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama.
Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di tahun 2020 dan 2021 menunjukkan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini juga merupakan salah satu dampak pandemi Covid 19 yang mengubah drastis berbagai tatanan kehidupan dalam masyarakat, sehingga menempatkan anak dan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menerima kekerasan dan perlakuan tidak adil.
NASIONAL
Jika Empat Tuntutan PMII Tak Tercapai, Kepala Dinas Disparbudpora Pacitan Siap Dicopot
FEM Indonesia, Pacitan – Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Turmudi siap dicopot dan dimutasi dari jabatannya jika Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji tak inginkan dirinya berlanjut di tahun 2025 mendatang.
Penandatanganan siap mundur dari Jabatan Kepala Dinas Dispadpurpora itu disaksikan puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Oganisaisi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat penyampaian aspirasi di halaman Kantor Disparbudpora Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Jum’at (13/12/2024).
Kedatangan puluhan Mahasiswa PMII di kantor Disparbudpora itu bertujuan menyampaikan beberapa aspirasi. Dalam orasinya, Ketua PC PMII Pacitan, Al Ahmadi menyatakan bahwa program-program yang dikelola oleh Disparbudpora dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.
Ia menyebutkan bahwa sektor pariwisata Pacitan yang seharusnya menjadi salah satu pendorong utama PAD masih jauh dari harapan. Selain itu, mereka juga mengkritik pengelolaan anggaran yang tidak efisien, seperti biaya perencanaan, promosi keluar daerah dan belanja jasa event organizer yang tidak jelas manfaatnya.
“Mending uangnya digunakan untuk memperkuat sistem retribusi agar tidak ada dugaan kebocoran, serta untuk pembangunan fasilitas wisata dan penguatan SDM Pokdarwis. Fokus dulu pada satu per satu destinasi wisata,” ujar Al Ahmadi yang akrab disapa Aldi.
Aksi puluhan anggota PMII ini tidak hanya mengecam soal anggaran, tetapi juga menuntut agar Disparbudpora lebih serius dan inovatif dalam mengelola pariwisata agar PAD dapat tercapai. Salah satu kritik utama mereka adalah, “Promosi pariwisata hanya bergantung pada media sosial tanpa melibatkan pendekatan langsung kepada masyarakat,” ulasnya.
Tak hanya itu saja, PMII Pacitan juga mendesak agar jika target PAD sektor pariwisata tahun 2024 tidak tercapai, pejabat terkait harus siap untuk mundur atau dimutasi sebagai konsekuensinya. “Jika PAD sektor pariwisata tahun ini tidak tercapai, kami akan minta Kadis dan Kabid untuk mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Turmudi Kepala Dinas Disparbudpora juga menyampaikan kemajuan dan peningkatan pariwisata ini tak lepas dari akses jalan, karena dengan jalan yang bagus dan lebar akan dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Pacitan.
Oleh karena itu di tahun 2025 nanti ia memiliki target dengan cara mereview kembali tempat-tempat wisata seperti goa Tabuhan, goa Gong sehingga wisatawan akan pulih kembali kunjungi Pacitan.
“Kita akan perbarui dan nanti kita akan up kembali. Dengan begitu saya yakin akan mempermudah wisatawan menjelajah Pacitan. Paling tidak termasuk nek mau ke pacitan itu ada apa? nah itu yang mau kita pikirkan bersama bahwa tidak menutup kemungkinan wisatawan akan bangkit lagi. Kalau alam kita sungguh luar biasa yang ada di alam itu cuma di dalam destinasi itu sendiri kan tidak mungkin hanya menjaga dan menjual keindahan alamnya. Di destinasi itu.orang pergi kesana ada apa? nah itu yang perlu kita bicarakan,” jelas Turmudi.
Turmudi mengakui adanya penurunan PAD dalam dua tahun terakhir. Namun, ia berkilah ia bahwa sektor pariwisata mulai menunjukkan perbaikan di tahun 2023 dan terus berusaha untuk memperbaiki kondisi tersebut.
“Kami akui ada penurunan PAD dua tahun terakhir. Tapi di 2023 kami sudah ada peningkatan dan kami terus berupaya untuk memperbaikinya,” katanya. Turmudi juga menyatakan kesediaannya untuk mundur jika ia dinilai tidak mampu membawa perubahan yang signifikan “Kalau saya memang tidak bisa bekerja, saya siap mundur,” tegasnya.
Aksi tersebut berakhir dengan penandatanganan petisi oleh Turmudi dan Rakhmad Adi Mandego yang disertai materai sebagai komitmen untuk menyikapi tuntutan yang diajukan oleh PMII.
Petisi tersebut mencakup empat poin utama :
1. Menindak tegas oknum yang diduga menyebabkan kebocoran PAD sektor Pariwisata.
2. Mengoptimalisasi dan memperkuat retribusi sektor pariwisata dengan sistem digital.
3. Refokusing anggaran untuk pembangunan fasilitas pariwisata dan memperkuat SDM Pokdarwis.
4. Siap dicopot dan dimutasikan pejabat yang tidak punya kompetensi di bidang kepariwisataan di Disparbudpora Pacitan. [elsibudi]
NASIONAL
Indosat Ooredoo Hutchison Salurkan Bantuan Korban Bencana di Sukabumi dan Cianjur
FEM Indonesia, Sukabumi – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat.
Pada penyaluran bantuan tahap kedua di Sukabumi ini, Indosat bersama mitra strategis memberikan bantuan berupa paket sembako (beras, makanan instant, susu UHT, biskuit dan air mineral), alas tidur, obat-obatan pertolongan pertama, serta menyediakan 2 posko untuk layanan komunikasi gratis.
Steve Saerang, SVP-Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison, menyampaikan bahwa dengan nilai kemanusiaan yang dipegang perusahaan, Indosat terusberkomitmen untuk memberikan dukungan dalam situasi darurat, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sukabumi dan Cianjur.
“Kami berharap bantuan ini dapat membantu pemulihan masyarakat terdampakbencana di Sukabumi, sehingga mereka dapat segera kembaliberaktivitas seperti biasa,” ujarnya dalam keterangan siaran persnya, baru-baru ini.
Selain bantuan kemanusiaan, Indosat berupaya memulihkan jaringan komunikasi di wilayah terdampak. Hingga saat ini, timoperasional Indosat telah berhasil memulihkan 100% jaringan di Sukabumi dalam waktu 7×24 jam pasca-bencana. Langkah inimerupakan wujud komitmen Indosat untuk menghadirkan layanandigital kelas dunia yang dapat diakses seluruh pelanggan di Indonesia.
Hingga saat ini, Indosat telah berhasil memulihkan jaringan 100% di Sukabumi dalam waktu 7×24 jam pasca-bencana
Dukungan Indosat untuk Tanggap Darurat di Cianjur
Tidak hanya di Sukabumi, Indosat juga aktif mendukung tanggap darurat bencana di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Seiring dengan perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana (TDB) oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur akibat banjir, longsor, dan pergerakan tanah akibat bencana hidrometeorologi, Indosat berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk mengidentifikasi bantuan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat selama masa tanggap darurat dan menentukan lokasi penyaluran yang paling efektif.
Bantuan yang disalurkan Indosat di Cianjur ini meliputi kebutuhan makanan pokok/sembako (beras, sarden, mie instant, minyak goreng, dan gula pasir). Untuk mendukung kelancaran konektivitas, Indosat juga menyediakan kartu perdana dan kuota data gratis dari IM3 dan Tri demi memastikan dan memudahkan komunikasi para korban dengan keluarga dan kerabat dapat tetap terjalin. Bantuan diserahkan langsung oleh perwakilan Indosat area Cianjur di 2 lokasi terdampak di kecamatan Agrabinta, Cianjur, Jawa Barat.
Dengan langkah-langkah ini, Indosat berharap dapat menjadi mitra yang tangguh bagi masyarakat dalam menghadapi bencana. Perusahaan juga berkomitmen untuk terus memperkuat solidaritas dalam mendukung pemulihan korban.
NASIONAL
Gandeng PWI, Dinas DP3AP2KB Sosialisasi Program Perlindungan untuk Wanita dan Anak Depok
FEM Indonesia, Depok – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok menggelar Forum Diskusi Grup (FGD) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Depok.
Acara yang digelar pada Jum’at (13/12) dihadiri langsung oleh Kepala Dinas DP3AP2KB, Dr. Nessi Anissa Handari, dan jajaran kepala bidang, serta Ketua PWI Depok Rusdy Nurdisyah dan para wartawan.
Dalam diskusi, DP3AP2KB menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang mendidik dan ramah anak. Melalui kerja sama dengan PWI, DP3AP2KB berharap pesan-pesan penting mengenai perlindungan anak dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Ketua PWI Depok, Rusdy Nurdisyah, menyampaikan apresiasi terhadap langkah DP3AP2KB yang melibatkan insan pers dalam menyebarluaskan program-program dinas.
“Sinergi ini membuka jalan bagi para wartawan PWI khususnya, untuk turut berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan yang ramah anak dan informatif,” ujarnya.
Diskusi tambah mantan wartawan senior Republika ini menjadi ajang pembahasan isu serius yang sedang dihadapi Kota Depok, yaitu kekerasan dan pelecehan seksual di kalangan pelajar.
Kepala Dinas DP3AP2KB, Nessi Anissa Handari, mengungkapkan bahwa meski di permukaan tampak kondusif, realitas di masyarakat menunjukkan masih adanya kasus bullying, pelecehan, dan kekerasan seksual yang terjadi di beberapa sekolah.
“Kami telah meluncurkan program Forum Child Goes to School yang bertujuan mengajak anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan positif di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya, kami melibatkan psikolog, konselor, serta bekerja sama dengan kepolisian untuk memberikan edukasi,” ujar Nessi.
Nessi menambahkan, program tersebut diakui masih banyak tantangan dalam menjangkau wilayah diseluruh sekolah di Kota Depok.
“Kendala utama adalah keterbatasan cakupan. Belum semua sekolah dapat kami kunjungi, tetapi kami terus berupaya memperluas jangkauan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Nessi menekankan, dengan menggandeng PWI untuk mewujudkan pemberitaan yang ramah anak. Peran wartawan katanya sangat penting dalam membentuk opini publik yang positif dan mendukung program-program perlindungan anak.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan perubahan positif, terutama dalam mengurangi angka kekerasan di kalangan pelajar. Selain itu, melalui sinergi antara pemerintah dan media, masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap isu-isu perlindungan anak,” paparnya.
Nessi berharap kelak, Kota Depok dapat menjadi kota yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembangnya generasi penerusnya.
-
Hot News4 days ago
Serius untuk Berumah Tangga, Vista Putri Tukar Cincin dengan Pria Bekerja di Penerbangan Internasional
-
NASIONAL6 days ago
BTB Bantu Warga Buka Akses Jalan Longsor di Sukabumi
-
Movie & TV7 days ago
Siapkan Mental, Film Racun Sangga : Santet Pemisah Rumah Tangga tayang 12-12-2024
-
New Comer6 days ago
Menikmati Akting, Mahendra Incar Diri Jadi Aktor Besar seperti Vino G.Bastian