NASIONAL
Pemerintah Berlakukan PPKM Level 3 di Natal dan Tahun Baru Diseluruh Indonesia

FEM Indonesia – Sambut tahun baru dan Natal, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa pemerintah Republik Indonesia, memberlakukan secara merata kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia.
“Selama Natal dan Tahun Baru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM Level 3,” ujarnya melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Muhadjir menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah Ionjakan kasus usai libur akhir tahun. Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM Level 1 dan 2 akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM Level 3.
“Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan,” katanya.
Muhadjir menambahkan bahwa kebijakan status PPKM Level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember sampai 2 Januari 2021. Kebijakan ini akan diterapkan menunggu Kemendagri menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru. [foto: istimewa]
NASIONAL
Bersama Baladhika Karya Soksi, Ferry Juan Desak Negara Hadir Berantas Premanisme Jalanan & Berdasi

FEM Indonesia, Jakarta – Ketua Umum BALADHIKA KARYA SOKSI (BKS) Ferry Juan, SH. mengapresiasi Pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme sekaligus mendesak perlunya kehadiran Negara memberantas Premanisme menyeluruh baik “Premanisme Jalanan” maupun “Premanisme Berdasi” (white collar crime).
“Kedua bentuk Premanisme itu merupakan ancaman serius bagi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 , karena itu kami berharap dan percaya Presiden Prabowo dapat segera menghadirkan negara secara efektif untuk memberantasnya” tegas Ketum Ormas Sayap SOKSI berbaju loreng yang didirikan tahun 1963 oleh Mayjen TNI (Purn) Prof.Dr. Suhardiman bersama Jenderal TNI (Anm) Achmad Yani itu kepada wartawan pada Minggu sore (11/05) di Jakarta dalam rangka menyongsong HUT ke 65 SOKSI dengan thema nasionalnya “SOKSI Bangkit Menuju Indonesia Emas 2045”.
Pengacara kondang itu memaparkan, fenomena premanisme di Indonesia sudah lama tak lagi sebatas soal kriminal oleh preman jalanan. Dalam praktiknya, premanisme sebenarnya sejak lama sudah menjelma menjadi dua wajah yaitu “premanisme jalanan” yang kerap berkedok ormas, dan “premanisme berdasi” yang justru menyusup ke dalam sistem birokrasi, hukum dan politik.
Keduanya saling mengisi, bahkan dalam banyak kasus, saling beririsan dengan jaringan begundal kekuasaan. Beberapa bulan terakhir, kita menyaksikan bagaimana kelompok tertentu yang mengatasnamakan ormas dengan seragam “nasionalis-religius” justru melakukan aksi premanisme terang-terangan.
Di Jawa Barat, seorang gubernur dihadang oleh massa ormas saat hendak menjalankan tugas resmi. Investor dan pelaku usaha di Karawang, Bekasi, dan Cilegon juga mengeluhkan praktik “pemaksaan kontribusi keamanan” oleh ormas tertentu.
Modusnya bervariasi, dari pungli, intimidasi atas nama moral, hingga mobilisasi massa untuk menekan pemerintah daerah atau perusahaan. Premanisme semacam ini menjadi ancaman nyata bagi iklim investasi, stabilitas daerah, serta supremasi hukum.
Namun lebih berbahaya dari semua itu adalah “premanisme berdasi” – para oknum pejabat, elit politik yang menyalahgunakan otoritas kekuasaannya untuk memeras, mengatur proyek, memanipulasi hukum. Mereka adalah wajah premanisme dari lingkaran setan kekuasaan.
Beberapa kasus besar yang mencerminkan premanisme berdasi itu antara lain Skandal korupsi Pertamina, korupsi PT.Timah, korupsi Dana CSR BI -Komisi XI DPR, Korupsi para oknum BPK RI, gratifikasi di MA Zarof Ricar dan gratifikasi M Arif Ketua PN Jaksel, Korupsi BJB, gratifikasi bandar Judol dan Pinjol, gratifikasi bandar narkoba, merupakan bukti betapa dalamnya jaringan premanisme berdasi di lembaga pemerintahan, BUMN, yudikatif dan legislatif dengan praktik yang sistemik dan sudah lama membusuk.
Terkait bidang politik, kooptasi oleh premanisme berdasi juga harus dicegah dan berantas sebab ada “catatan hitam kelam politik” pernah terjadi dalam kasus “KLB Ilegal Partai Demokrat tahun 2021” yang hendak melakukan “pembegalan politik” dengan melanggar konstitusi internal dan UU negara. Meski upaya premanisme dengan “pembegalan” ini gagal, namun menjadi preseden buruk bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk merampas legitimasi demokrasi.
Tokoh senior SOKSI itu kemudian menegaskan negara kita adalah negara hukum (rechtstaat) maka semua warga negara semestinyalah wajib menghormati dan mentaati hukum yang berlaku dengan tertib dan disiplin yang berarti tidak melakukan tindakan “melawan hukum” dan juga tidak “main hakim sendiri” (eigenrichting) apalagi disertai kekerasan di luar proses hukum yang sah.
Ferry Juan Ketua Depinas SOKSI yang legal itu mengingatkan jika kehadiran negara tidak segera efektif memberantas kedua bentuk premanisme itu maka akibatnya akan menggerogoti kepercayaan rakyat kepada Pemerintah dan lembaga kekuasaan lainnya, merusak institusi hingga kelak sulit diperbaiki, dan menjerumuskan Indonesia ke dalam rezim kekuasaan yang transaksional dan korup serta melecehkan kedaulatan hukum yang potensial menghancurkan masa depan bangsa.
Kader senior SOKSI gemblengan langsung Pendiri SOKSI Mayjen TNI (Purn) Suhardiman itu sependapat seperti apa peringatan yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika tahun 2018 lampau, yang mungkin terinspirasi dari Novel Fiksi Ghost Fleet karya dua ahli strategi dan Intelijen itu, *”Indonesia bisa bubar tahun 2030 jika tidak diperbaiki”* dan analog juga dengan pernyataan Ketua Umum SOKSI, Ir. Ali Wongso Sinaga di berbagai kesempatan “bahwa Indonesia Emas 2045 hanya akan kita capai optimal jika negara sesegera mungkin mulai membersihkan “premanisme terorganisir” dari lembaga-lembaga kekuasaan di sektor-sektor strategis, dari begundal hukum dan peradilan, begundal migas dan tambang, begundal pangan, bandar narkoba, begundal tanah, bandar judol dan pinjol yang seiring dengan system building berupa penguatan sistem hukum, ekonomi, pendidikan dan hankam.
Menutup pemaparannya, tokoh senior SOKSI organisasi pendiri Golkar itu berpesan : “SOKSI mengajak seluruh rakyat, media, intelektual, dan negara bersatu untuk mengatakan “ Kita Berantas Premanisme” dengan menjunjung tinggi supremasi hukum menuju Indonesia Emas 2045 dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
NASIONAL
Ini dia 3 Pemenang Lomba “Depok CFD Photo Callenge” pada 11 Mei 2025

FEM Indonesia, Depok – Pada pelaksanaan car free day (cfd), Minggu 11 Mei, Wali Kota Depok, Supian Suri menggelar lomba photo dengan tema kegiatan cfd tersebut, “Car Frew Day Photo Challenge”, posting photo terbaikmu.
Dari hasil lomba tersebut, ribuan hasil photo yang masuk namun mengerucut hanya tiga pemenang lomba foto tersebut. Melalui akun pribadi instagramnya, Walikota Depok mengumumkan 3 pemenang photo terbaik pada Senin (12/5/2025).
Adapun 3 peserta yang keluar sebagai pemenang dalam kompetisi tersebut yang diumumkan adalah beralamat: @nitanrsf sebagai Juara 1, @novinee11 sebagai Juara 2, dan @pak_wik057 sebagai Juara 3. Sementara hadiah yang akan diterima para pemenang photo yaitu juara 1 Rp.1.500.000, juara 2 Rp.1.000.000 dan juara 2 Rp.500.000.

Atas pengumuman tersebut, Supian Suri mengucapkan selamat kepada para pemenang dan meminta mereka untuk segera menghubungi timnya. “Selamat! Ditunggu DM dari tim saya ya,” katanya.
Kegiatan lomba foto ini kata Supian Suri merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Depok untuk mendorong kreativitas warga dan menumbuhkan semangat kolaborasi dalam membangun kota. Supian juga memberikan motivasi kepada peserta lain yang belum berhasil menang.
“Buat yang belum menang, jangan khawatir, masih banyak kesempatan lain! Tetap semangat dan terus berkarya!” harap Supian Suri.
Supian Suri menuturkan bahwa CFD bukan hanya sekadar ruang untuk berolahraga dan bersosialisasi, tetapi juga menjadi wadah ekspresi seni dan kreativitas warga Depok.
NASIONAL
Kakorlantas Polri : Tak Ada Hari Libur dalam Melayani Masyarakat!

FEM Indonesia, Jakarta – Saat masa libur long weekend bulan mei 2025. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memantau kondisi lalu lintas di tol Trans Jawa. Tanpa mengenal hari libur. Kakorlantas memastikan akan tetap melayani masyarakat
“Pagi ini sengaja saya hadir di sepanjang Trans Jawa, khususnya tol dalam rangka memantau kondisi lalu lintas di jalan tol. Saya ingin membuktikan bahwa tidak ada hari Sabtu, Minggu, dan libur. Tiap hari adalah hari Senin, dalam rangka melayani masyarakat,” ungkap Kakorlantas, Minggu (11/5/2025).
Kakorlantas mengapresiasi para personel yang rela meninggalkan keluarga saat hari libur, semata-mata untuk melayani masyarakat dan bekerja ikhlas demi keselamatan masyarakat di jalan.
Lanjut Kakorlantas, “Hasil laporan Kabag Ops minggu ini juga ada kegiatan internasional yang dihadiri oleh 56 negara dan organisasi internasional yang berada di Jakarta, Maka dari itu, tunjukkan rekan-rekan untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat pengguna jalan khususnya di tol,” ungkapnya.
Laksanakan tugas dengan ikhlas. Dan penuh semangat dan tentunya ini bagian dari pengabdian, karena polantas ini pejuang keselamatan,” tutup Kakorlantas.
-
Ragam7 days ago
Majes Luncurkan Produk Premium, Inovasi Daily Functional Diet untuk Hewan Peliharaan Tropis
-
NASIONAL6 days ago
Pemerasan Modus VCS dengan Menyamar Jadi Wanita Cantik, Dua Kakak Beradik Ditangkap Polisi
-
NASIONAL4 days ago
BAZNAS RI dan HAFA Coffe & House Ajak Penikmat Kopi Sedekah untuk Palestina
-
NASIONAL3 days ago
Pimpin Apel Operasi Anti Premanisme, Kapolda Metro Jaya : Operasi ini akan menindak tegas!