FEM Indonesia, Depok — District Task Force (DTF) Kota Depok menggelar Quarterly Multi Stakeholders Meeting di Hotel Santika Depok, Jumat (13/2/2026). Forum ini menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk memperkuat respons penanggulangan HIV/AIDS di Kota Depok yang hingga kini masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini diinisiasi oleh DTF Kota Depok yang diwakili Ketua DTF Kota Depok, Samsu Budiman (Kuldesak), bersama Lilis Sumila dari KDS Hitam Putih. Pelaksanaan kegiatan turut didukung staf Yayasan Kaki yang berperan dalam fasilitasi teknis dan pendampingan kegiatan.

Berdasarkan data Januari–September 2025, Kota Depok mencatat 327 kasus baru HIV dari 46.195 sampel tes, dengan total sekitar 1.701 Orang Dengan HIV (ODHIV) dalam pengawasan terapi antiretroviral (ARV). Meski menurun dibandingkan 2024, tren epidemi sejak 2020 menunjukkan fluktuasi, menandakan perlunya penguatan strategi yang lebih terintegrasi.

Ketua DTF Kota Depok, Samsu Budiman, menegaskan penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan secara sektoral.

“DTF mendorong penguatan koordinasi lintas OPD serta kejelasan mekanisme kelembagaan agar respons HIV/AIDS di Depok berjalan efektif, berkelanjutan, dan berbasis hak asasi manusia,” ujarnya.

Sementara itu, Lilis Sumila menyoroti pentingnya perspektif gender dalam kebijakan dan layanan HIV/AIDS.

“Perempuan, khususnya yang hidup dengan HIV maupun pendamping keluarga terdampak, menghadapi kerentanan berlapis — mulai dari stigma, keterbatasan akses layanan, hingga beban pengasuhan. Kebijakan harus responsif gender dan memastikan suara perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, DTF Kota Depok mengangkat sejumlah isu strategis, antara lain: Penguatan legitimasi DTF sebagai mekanisme koordinasi, Kejelasan status dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok, Percepatan pengesahan Peraturan Wali Kota tentang HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Dampak penonaktifan BPJS PBI terhadap keberlanjutan pengobatan ARV bagi kelompok rentan.

Forum juga menekankan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya, di layanan publik maupun fasilitas kesehatan.

Sebagai tindak lanjut, DTF mendorong koordinasi teknis lintas organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat serta dialog lanjutan dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial guna memastikan keberlanjutan akses layanan kesehatan.

Melalui forum ini, DTF Kota Depok menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan mitra pendukung dalam mendukung target Ending AIDS 2030, sekaligus memastikan perlindungan hak kesehatan bagi seluruh warga Kota Depok.