Femindonesia.com, JAKARTA – Pemerintah mulai mempertimbangkan sejumlah komponen tambahan dalam penyusunan aturan tarif pengantaran barang dan makanan melalui kurir online. Komponen tersebut meliputi biaya risiko, penanganan barang (handling), penimbangan (weighting), hingga biaya tunggu dan parkir.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan hal itu saat menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Meutya mengapresiasi berbagai aspirasi yang disampaikan para pengemudi kurir online. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan.

“Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, layanan pengantaran barang dan makanan memiliki karakteristik berbeda dengan transportasi penumpang. Karena itu, formula tarifnya tidak bisa disamakan begitu saja. Ada sejumlah variabel tambahan yang perlu diperhitungkan agar biaya jasa lebih mencerminkan beban kerja dan risiko yang dihadapi kurir.

Salah satu aspek yang tengah dikaji adalah biaya risiko berdasarkan dimensi, berat, hingga nilai barang yang diantarkan. Pemerintah juga membuka pertimbangan terhadap karakteristik barang tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus selama proses pengiriman.

“Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga,” jelasnya.

Selain biaya risiko, Kemkomdigi turut mencermati usulan pengaturan biaya tunggu dan parkir. Menurut Meutya, proses pengantaran di lapangan tidak selalu berjalan dalam kondisi ideal. Beberapa barang membutuhkan penanganan khusus, termasuk makanan yang memiliki batas ketahanan dan waktu pengiriman tertentu.

“Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia. Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain,” ungkapnya.

Meutya menegaskan, penyusunan aturan tersebut harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi kurir di lapangan. Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan memberikan kepastian bagi pengemudi, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, maupun masyarakat pengguna layanan.

Pengaturan biaya jasa pengantaran ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi mendapat mandat menyusun Peraturan Menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan. Namun, proses tersebut perlu diselaraskan dengan regulasi Kementerian Perhubungan karena terdapat sejumlah komponen penghitungan yang berkaitan dengan kewenangan kementerian tersebut.

“Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,” kata Meutya.

Sementara itu, aspirasi yang berada di luar kewenangan Kemkomdigi akan dikoordinasikan dengan lembaga terkait. Termasuk dugaan praktik monopoli atau tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha, yang penanganannya membutuhkan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain,” tegasnya.

Melalui audiensi tersebut, pemerintah berharap penyusunan pedoman tarif pengantaran barang dan makanan dapat lebih mengakomodasi kondisi kerja kurir online. Dengan demikian, biaya jasa yang nantinya diatur tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan platform, tetapi juga mempertimbangkan risiko, beban operasional, serta kesejahteraan para pengemudi kurir.