Connect with us

NASIONAL

Pemilik Hak PT Polo Ralph Lauren Indonesia Lapor ke Mabes Polri dan Menkopolhukam, Ada Apa?

Published

on

FEM Indonesia – Pemegang hak produk ternama Polo Ralph Lauren yang selama ini dipergunakan perusahaan untuk memproduksi kaos Polo di Indonesia yakni PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PT PRLI) dan pemegang Merk Polo lainnya dari PT Manggala Putra Perkasa (PT MPP) serta atas nama Fahmi Babra.

Dan baru-baru ini meminta bantuan perlindungan Hukum ke Menkopolhukam dan Mabes Polri terkait adanya dugaan oknum warga yang Merek Daftar 173934 dengan Etiket Merek Ralph Lauren yang sudah dihapus pada 1995 melalui putusan pengadilan dan putusan Kasasi pada 2021.

“Jelas cukup menggelitik kami, ada banyak  kejanggalan dalam putusan tersebut. Bagaimana bisa penggugat Mohindar HB yang tidak mempunyai merek dapat menggunakan Merek Daftar 173934 dengan Etiket Merek Ralph Lauren yang sudah dihapus pada 1995 melalui putusan pengadilan dan putusan Kasasi pada 2021. Tidak memiliki legal standing/tidak sah/tidak ada sertifikat bisa menggugat kami selaku perusahaan dan pemilik merek yang sah?,” kata Juru Bicara (Jubir) PT PRLI dan PT MPP, Denny Tjung dalam keterangan siaran persnya, Jum’at (2/6/2023).

Denny menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menerima putusan tersebut dan akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) dan melaporkan adanya dugaan unsur Pidana ke Mabes Polri serta meminta permohonan perlindungan hukum dan keadilan atas perkara gugatan merek Polo by Ralph Lauren ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

“Kami pertanyakan, bagaimana mungkin kami dikalahkan dari tingkat Pertama PN Jakpus hingga tingkat Kasasi di MA menggunakan merek yang sudah dihapus 173934 di Dirtjen HAKI. Kami tidak bisa menerima selaku pemegang sertifikat 14 merek yang sah Polo by Ralph Lauren dari dua perusahaan PT PRLI dan PT MPP serta pemegang tiga merek atas nama Fahmi Babra yang sudah terdaftar resmi di Dirtjen HAKI Kemenkumham,” jelasnya.

Menurut dia, perusahaan yang sudah melakukan bisnis atau kegiatan usaha selama puluhan tahun yang legal sesuai ketentuan hukum yang berlaku akan terancam dengan putusan tersebut dan akan berdampak bagi ribuan karyawan di seluruh Indonesia, mitra kerja dan hilangnya kontribusi penerimaan pajak bagi negara jika berhenti beroperasi seluruh toko Polo Ralph Lauren di seluruh Indonesia.

Permintaan bantuan perlindungan hukum Kemenkopolhukam dan Mabes Polri buntut adanya dugaan oknum warga yaitu Mohindar HB selaku pemegang pengalihan merek dari Jon Whiteley di tahun 1986 mrndaftarkan merek nomor 173934 di Dirtjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggugat merk dagang Polo by Ralph Lauren yang digunakan perusahaan produksi kaos Polo di Indonesia yakni PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PT PRLI) dan pemegang Merk Polo lainnya dari PT Manggala Putra Perkasa (PT MPP) serta atas nama Fahmi Babra.

Gugatan Mohindar HB dengan alat bukti Pokok Perkara diputus sudah tidak berlaku lagi/dihapus yakni Merk Daftar 173934 dengan Etiket Merek Ralph Lauren oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dengan putusan nomor 140/PDT.G/1995/PN.JKT.PST pada 18 Agustus 1995 dan Putusan Kasasi nomor 3101 K/Pdt/1999 pada 14 Juni 2001.

Kemudian Mohindar HB kembali menggugat PT PRLI, PT MPP, Fahmi Babra dan Dirtjen HAKI pada 22 Agustus 2022 dan diputuskan menang oleh  Pengadilan Niaga Pada PN Jakpus dengan nomor perkara 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Kasasi dengan nomor putusan 365 K/Pdt Sus-HKI/2023.

Lalu ditingkat pertama Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Kasasi dengan nomor putusan 465 K/Pdt Sus-HKI/2023 serta ditingkat pertama Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Kasasi dengan nomor putusan 614 K/Pdt Sus-HKI/2023

NASIONAL

Dugaan Penggelembungan Suara di Pilkada Depok, Ketua KPU Kota Depok : Berita Hoax!

Published

on

FEM Indonesia, Depok – Dugaan seputar adanya penggelembugan suara dipelaksanaan Pilkada Depok 2024, Ketua KPU Depok, Willi Sumarlin menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah berita bohong alias Hoax.

Willi juga menyayangkan ke pihak-pihak yang menyatakan adanya dugaan pengelembungan suara di Pilkada Depok.

“Engak ada itu pengelembungan suara, berita hoax. Kami sampaikan lagi, tidak ada pegelembungan suara,” ujar Willi Sumarlin, Senin (2/12/2024).

Willi menuturkan bahwa pasangan calon nomor urut 1, IBH-Ririn memperoleh 396.863 suara. Pasangan nomor urut 2, Supian-Chandra memperoleh 451.785 suara. “Sudah ditetapkan dan sudah kami buatkan surat keputusan,” ujarnya.

Willi menyebut, total pemilih di Pilkada Depok 2024 mencapai 881.012 suara dari total daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 1,4 juta pemilih. Dan menambahkan, penetapan perolehan suara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok sudah selesai. 

KPU Kota Depok juga mempersilahkan bagi pihak yang tidak puas dengan hasil ini untuk melakukan upaya hukum.

“Sudah ditetapkan dan sudah kami buatkan surat keputusan. Jadi kami menghormati apabila ada pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU silahkan melakukan upaya hukum melalui saluran yang telah disediakan,” tutupnya.

Continue Reading

NASIONAL

Enterprenuer Ria Arsad Membahas Isu Ketahanan Pangan dan Pertanian Perkotaan di Jakarta

Published

on

FEM Indonesia, Jakarta – Dalam acara Diskusi bertajuk “Meningkatkan & Menopang Ketahanan Pangan Perkotaan dan Pelatihan Pembinaan Kewirausahaan” yang digelar Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdatul Ulama (LPPNU) DKI Jakarta, enterprenuer Ria R. Arsad mengatakan bahwa diskusi seperti ini sangat luar biasa bagi masyarakat.

Wanita yang juga Founder & CEO of Agribusiness Company, PT Tani Pangan Sehati mengapresiasi diskusi sangat mengedukasi masyarakat dan komunitas mereka untuk mulai bercocok tanam sendiri dan melirik dunia sektor agribisnis. 

Hal ini kata Ria Arsad, sejalan dengan program pemerintah Prabowo Gibran dalam hal sistem ketahanan pangan.

“Saya sebagai pelaku usaha dibidang ini menyambut senang karena ada beberapa komunitas-komunitas seperti ini yang mau bekerjasama dan berkolaborasi untuk membangun sektor pertanian di Indonesia untuk menjaga sistem ketahanan pangan kita untuk generasi mendatang,” ujar Ria R Arsad kepada awak media usai acara diskusi, di Gedung PWNU
DKI Jakarta, Utan Kayu Raya, Jakarta Timur, Minggu (1/12/2024).

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan anggota PWNU dan Komunitas, Ria Arsad sebagai pembicara profesional dalam pemaparanya mengangkat tema ‘Langkah-langkah Awal Berwirausaha Pertanian Perkotaan’. Hal itu katanya, agar masyarakat yang ingin berwirausaha di bidang pertanian agar mengetahui langkah langkah awal.

“Saya harap hal seperti itu lebih banyak lagi, lebih dikembangkan lagi supaya semakin banyak kolaborasi multi sektor dari mulai pemerintah, industri swasta dan lainnya,” tambahnya.

Ria mengaku, dirinya telah mengetahui banyak masyarakat yang menghuni di perkotaan sudah mulai dan mau bercocok tanam sendiri di rumah dan sekelilingnya dalam menyambut program sistem ketahanan pangan dari pemerintah.

“Menurut saya itu sangat baik karena dari hal yang kecil dulu yaitu dari pekarangan rumah, balkon atau rooftop lalu mulai berbisnis menjual ke ecommerce platform atau supermarket, pasar induk dan lainnya. Tapi sebelum itu, kita cukupi dulu kebutuhan kita sendiri, kita mulai dulu dengan bercocok tanam dulu untuk kebutuhan diri sendiri dan rumah tangga,” papar Ria.

Dalam sesi tanya jawah, Ria Arsad mengharapkan para peserta diskusi yang hadir bisa menjadi bagian masyarakat yang gemar berkebun dan berbinis pertanian yang diawali dari rumah tangga.

Sementara pembicara Wirendra Tjakra Werdaya selaku Ketua Bidang Pertanian  HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia)  mengangkat isu ‘Ketahanan Pangan Yang berkelanjutan’. Tjakra mengungkapkan bahwa diskusi seperti ini sangat luar biasa karena dari temanya membahas seputar ketahanan pangan dan ini menurutnya isu yang sangat krusial.

“Dimana ketahanan pangan kita lagi mengalami cobaan apalagi dengan berbagai import bahan pangan. Tapindari pihak NU sendiri mulai menumbuhkan ada kesadaran untuk bertahan dalam hal pangan. Saya berharap pemerintah juga mulai mensuppport bukan saja yang besar tapi mulai dari hal yang kecil dari gressroot dan kultural. Semoga acara diskusi seperti ini bukan dari PWNU DKI Jakarta saja tapi kalau bisa dibuat dari seluruh Indonesia,” kata Tjakra.

Acara diskusi yang di inisiasi Pengurus Antar Waktu Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama ini berjalan lancar dan di moderatorin oleh Maya Carlina dari BPP HIPMI. Diskusi selain dihadiri para narasumber dari PWNU, guru-guru dan profesional di bidangnya dan ditutup dengan kehadiran pembicara Ria R Arsad.

Continue Reading

NASIONAL

Tok! KPU Depok Tetapkan Pemenang Pilkada Depok 2024 : Supian – Chandra!

Published

on

FEM Indonesia, Depok – KPU Kota Depok telah mengumumkan dan menetapkan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Supian Suri dan Chandra Rahmansyah. Pasangan calon nomer 2 ini telah mengungguli raihan suara dari pesaingnya adalah Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq di Pilkada Depok 2024.

Supian Suri – Chandra Rahmansyah yang diusung 12 diantara ada partai antara lain PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, NasDem sebelum ini juga telah memenangkan versi quickcount

Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin mengumumkan bahwanpasangan calon nomor urut 1 (Imam-Ririn) memperoleh 396.863 suara dan pasangan nomor urut 2 (Supian-Chandra) memperoleh 451.785 suara. Dan menyebut total pemilih di Pilkada Depok 2024 mencapai 881.012 suara dari total daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 1,4 juta pemilih.

“Sudah ditetapkan dan juga sudah kita buatkan surat keputusan. Jadi ada sekitar 500.000 yang tidak menggunakan hak pilih di Pilkada,” terang Willi usai rapat pleno hasil penghitungan suara Pilgub Jawa Barat dan Pilkada Depok.

Pada Pilgub Jawa Barat, pasangan nomor urut satu yakni Acep Adang-Gitalis Dwinatarina mendapatkan 92.535 suara, pasangan nomor urut dua yakni Jeje Wiradinata-Ronald Surapraja sebanyak 72.124 suara. Selanjutnya pasangan nomor urut tiga yakni Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar sebanyak 241.900 suara dan pasangan nomor urut 4 yakni Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan sebanyak 439.110 suara.

Willi juga mengatakan bahwa penetapan perolehan suara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok sudah selesai. Namun KPU Kota Depok mempersilakan bagi pihak yang tidak puas dengan hasil ini untuk melakukan upaya hukum.

“Sudah ditetapkan dan juga sudah kita buatkan surat keputusan. Jadi kita menghormati apabila ada pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU silahkan melakukan upaya hukum melalui saluran yang telah disediakan,” tandas Willi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending