Connect with us

NASIONAL

Meriahkan HUT ke-80 RI, Adri Manan Enterprise Pesta & Line Dance Hadirkan Obbie Messakh

Published

on

FEM Indonesia, JakartaPerayaan Hari Kemerdekaan ke-80 RI tahun ini terasa istimewa berkat gebrakan kreatif dari Adri Manan Enterprise. Pada Sabtu, 16 Agustus 2025, Resto Grand Hwa Yen di Jl. Roa Malaka Utara dipenuhi tawa, musik, dan denting sepatu dansa sejak pukul 10.00 hingga 15.00 WIB.

Lebih dari 350 tamu menikmati panggung spektakuler yang dipandu MC kondang Sonny Tulung dan dimeriahkan nama-nama besar seperti Rani Pancarani dan Obbie Messakh.

“Acara hari ini super seru! Kita nyanyi bareng sambil dancing-dancing. Semua ikut happy,” kata Rani sambil tersenyum lebar. Tak ketinggalan, sejumlah grup line dance datang khusus untuk menambah energi pesta.

Memang, belakangan penampilan live Rani identik dengan line dance — tarian berkelompok yang memadukan salsa, rumba, cha-cha, hingga waltz. “Selain seru, line dance itu sehat banget. Bisa melatih keseimbangan, memperkuat otot, dan menjaga jantung tetap bugar,” ujarnya penuh semangat.

Yang membuat penonton terkejut, lagu-lagu pop melankolis Obbie Messakh pun di-remix menjadi irama line dance. “Ternyata line dance juga ampuh membangun keakraban. Orang yang tadinya belum saling kenal bisa langsung kompak di lantai dansa,” ujar Obbie.

Menurut Adri Manan, rahasia kesuksesan acara produksi mereka terletak pada keterlibatan penonton. “Kami selalu mengajak tamu jadi bagian pertunjukan menari, bernyanyi, bahkan naik ke panggung. Jadi mereka bukan sekadar menonton, tapi ikut menciptakan momen bersama.”

Tak hanya itu, Adri juga sudah menyiapkan konsep unik untuk perayaan Halloween pada 31 Oktober 2025 mendatang.

“Kalau biasanya Halloween identik seram, kali ini kami bikin beda. Tetap ada nuansa horor, tapi dibalut dengan kelucuan yang bikin semua umur bisa menikmati. Penasaran? Harus datang dan lihat sendiri,” goda Adrie sambil menyebut *Derry Sudarisman, dan *Ginanjar dari Grup Lawak 4 Sekawan juga Doyok akan menjadi pengisi panggung.


Tiket sudah mulai bisa dipesan, dan kesempatan bagi pihak yang ingin menjadi sponsor masih terbuka lebar.

“Kami selalu menyambut sponsor yang ingin ikut menciptakan pertunjukan yang unik dan tak terlupakan. Bersama, kita bisa membuat event yang bukan hanya menghibur, tapi juga memberi pengalaman tak terlupakan bagi semua yang hadir,” tutup Adri.

Headline

Polda Metro Jaya Ungkap 1,14 Ton Narkoba, 2.318 Tersangka Diamankan

Published

on

FEM Indonesia, Jakarta – Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan besar peredaran narkoba dalam kurun waktu Juli hingga September 2025. Dalam periode tersebut, aparat mengungkap 1.719 kasus narkotika dengan total 2.318 tersangka yang diamankan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si., mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Apa yang kami lakukan ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mewujudkan cita-cita bersama, agar negara kita terbebas dari bahaya narkoba,” tegas Kapolda saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Barang Bukti Capai 1,14 Ton

Dalam operasi selama tiga bulan tersebut, aparat menyita berbagai jenis narkotika dengan total berat mencapai 1,14 ton, terdiri dari: 604 kg sabu, 67,7 kg sabu cair, 221 kg ganja, 23.000 butir ekstasi, 569.000 butir obat keras, 9,1 kg tembakau sintetis, 19,8 kg bibit sintetis dan sejumlah barang bukti lainnya

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ahmad David, menjelaskan bahwa nilai ekonomis dari seluruh barang bukti tersebut ditaksir mencapai Rp 1,13 triliun jika beredar di pasar gelap.

“Barang bukti ini kami amankan untuk mencegah peredarannya yang dapat merusak generasi bangsa. Dari estimasi, upaya ini menyelamatkan lebih dari 4,5 juta jiwa,” ujarnya.

Ribuan Tersangka, Ratusan Pengedar, dan Pecandu Direhabilitasi

Dari total tersangka yang ditangkap, aparat berhasil mengidentifikasi peran masing-masing 6 orang sebagai produsen narkoba, 1 orang bandar, 769 orang pengedar, 1.542 orang sebagai pecandu atau pengguna.

Bagi para pecandu, Polda Metro Jaya bekerja sama dengan BNN untuk menjalankan rehabilitasi sosial dan medis, sebagai langkah pemulihan dan pencegahan ketergantungan jangka panjang.

“Terhadap 1.542 orang yang merupakan korban penyalahgunaan, kami prioritaskan rehabilitasi agar mereka bisa kembali pulih dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” tambah Kombes Ahmad David.

Pemusnahan Barang Bukti

Sebagai bentuk transparansi, Polda Metro Jaya juga menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di halaman Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari operasi Juli–September 2025.

Langkah Nyata Berantas Narkoba

Operasi besar ini menunjukkan langkah serius Polri, khususnya Polda Metro Jaya, dalam memberantas jaringan narkotika yang kian kompleks. Selain penindakan hukum, pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu juga menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk mengatasi permasalahan narkoba dari hulu ke hilir.

Continue Reading

NASIONAL

PPP Depok Hanya Akui Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Hasil Muktamar X

Published

on

FEM Depok – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok menyambut baik hasil Muktamar X PPP yang digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Sabtu malam (27/9/2025). Forum tertinggi partai itu menetapkan secara aklamasi Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP periode 2025–2030.

Sekretaris DPC PPP Kota Depok, Ma’mun Pratama, menyampaikan rasa syukur atas keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak awal pihaknya memang telah menyatakan dukungan penuh terhadap pencalonan Agus Suparmanto sebagai nakhoda baru partai berlambang Ka’bah untuk lima tahun mendatang.

“Alhamdulillah, meski sempat terjadi kegaduhan, akhirnya Muktamar X PPP berjalan tuntas dan menghasilkan keputusan aklamasi memilih Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030,” ujar Ma’mun, Minggu (28/9).

Ma’mun juga menyesalkan adanya pemberitaan yang dinilainya menyesatkan, yang sempat beredar di sejumlah media online dengan menyebut Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP. Ia menilai informasi itu hoaks dan diduga telah dipersiapkan sebelum muktamar rampung.

“Kami menyayangkan adanya berita hoaks yang mengklaim kemenangan Mardiono. Faktanya, yang ditetapkan secara aklamasi dalam Muktamar X adalah Agus Suparmanto. Kami berharap masyarakat tidak terkecoh dengan pemberitaan sepihak tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ma’mun menyampaikan optimisme bahwa PPP akan semakin berkembang di bawah kepemimpinan Agus Suparmanto. Menurutnya, latar belakang Agus sebagai pengusaha sukses sekaligus figur yang mapan dalam bidang ekonomi menjadi modal besar untuk membawa PPP lebih dekat dengan aspirasi rakyat.

“Bapak Agus Suparmanto adalah sosok yang ingin mengabdikan diri kepada masyarakat lewat jalur politik. Kami yakin beliau mampu menjalankan amanah membesarkan PPP tanpa tergoda kepentingan pribadi. Proses terpilihnya pun sangat prosedural melalui sidang muktamar yang diikuti 1.304 muktamirin,” pungkas Ma’mun.

Continue Reading

NASIONAL

PWI Prihatin atas Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia

Published

on

FEM Indonesia, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyampaikan keprihatinan mendalam atas pencabutan kartu liputan Istana yang dialami wartawan CNN Indonesia. Kejadian ini terjadi setelah sang wartawan melontarkan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (27/9).

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers serta bertentangan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujar Munir dalam keterangan resmi, Minggu (28/9).

PWI juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan, setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

Menurut Munir, alasan pencabutan kartu liputan karena pertanyaan wartawan dianggap di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan. Ia menilai langkah tersebut justru menghalangi tugas jurnalistik serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.

Lebih lanjut, PWI mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk memberikan klarifikasi resmi dan membuka ruang dialog dengan insan pers.

“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Munir.

Kasus ini menambah daftar panjang dinamika hubungan antara pemerintah dan media di Indonesia. PWI berharap insiden serupa tidak terulang agar pers tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi dan kontrol sosial.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending