FEM Indonesia Bogor — Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan bahwa adanya 10 pengusaha yang menguasai perekonomian nasional dan dinilai berpotensi mengancam kedaulatan negara, khususnya di sektor ekonomi dan sumber daya alam strategis.

Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat memberikan pengarahan kepada peserta Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara, Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1) lalu.

Sjafrie menyebutkan bahwa data mengenai 10 pengusaha tersebut telah ia terima, meskipun tidak merinci identitas masing-masing pihak. “Jadi untuk masalah ekonomi kita, kenyataannya ada 10 orang yang menguasai ekonomi kita,” ujar Sjafrie di hadapan 160 peserta retret  dari seluruh Indonesia.

Menurut Menhan, para pengusaha tersebut secara administratif tampak legal, namun dalam praktiknya melakukan tindakan yang diduga melanggar hukum serta tidak menjalankan kewajiban kepada negara.

Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, pemerintah tambah Sjafrie telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang bertugas menertibkan pengelolaan sumber daya alam strategis seperti kelapa sawit, timah, dan nikel, serta menindak praktik penyelundupan ilegal.

“Mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Kita menghentikan penyelundupan di Maluku dan daerah lainnya. Ini karena kita lupa bahwa kita harus menjaga kedaulatan negara, baik kedaulatan politik, ekonomi, maupun wilayah,” jelas Sjafrie yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH.

Sjafrie menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia masih menjadi sasaran eksploitasi kekayaan alam melalui berbagai praktik ilegal, baik yang dilakukan oleh oknum dalam negeri maupun melalui kolaborasi dengan pihak asing. “Kita punya ancaman kedaulatan ekonomi yang bersifat ilegal. Ada juga yang secara hukum legal, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya,” tuturnya.

Ia mengungkapkan bahwa kebocoran akibat praktik ilegal tersebut telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp5.770 triliun. Menurutnya, meskipun terjadi pergantian rezim pemerintahan, kelompok pengusaha tertentu tetap bertahan dan menguasai sektor-sektor strategis.

“Rezim berganti, tetapi pengusahanya tidak berganti. Kita wajib membela negara kita yang sedang berada dalam ancaman ekonomi ini,” tegas Sjafrie.

Menhan berharap peran pers dan masyarakat turut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan nasional, khususnya di bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.