FEM Indonesja, Jakarta — Tiga Wartawan senior, Haris Jauhari (AJV), Didi Suprianto mantan wartawan Detik dan Nugroho F. Yudo mantan Kompas berkumpul kembali menggarap poscast bertajuk ‘Dear President’.

Sebuah podcast berdurasi tak lebih dari 15 menit, tanpa narasumber, tanpa efek suara dramatis, namun menyimpan satu misi sederhana yang serius yaitu untuk berbicara langsung atau memberi pesan kepada Presiden Republik Indonesia.

“Awalnya kita skeptis. “Posisi kita diajak. Yang punya konsep Haris sama Didi. Tapi intinya, ya kita ini cuma pengen ngobrol sama Presiden lewat ini Dear President,” ujar Nugroho, dikawasan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Didi menambahkan, bahwa Podcasr yang memasuki 100 episode ini, konsepnya lugas: apa pun isu yang dibahas, harus bisa dikaitkan langsung dengan Presiden. Tak peduli receh atau pelik, kalau tidak menyentuh ranah kepresidenan, topik itu dicoret.

Salah satu episode paling menyita perhatian adalah episode ke-100. Mereka mengangkat kisruh tentang beras oplosan senilai Rp100 triliun. Ketimbang menyalahkan pedagang atau spekulan, mereka balik bertanya: siapa yang sebenarnya menimbun beras hingga membusuk ini digudang.

“Kita pakai data pemerintah sendiri. Produksi beras naik, impor jalan terus, tapi stok di Bulog numpuk sampai 4 juta ton. Itu beras siapa yang katanya oplosan?” ujar Haris. 

Haris menuturkan, mereka juga menjelaskan bahwa beras yang disimpan lebih dari empat bulan pasti mengalami penurunan kualitas, bahkan bisa membusuk dan ironi itu justru bersumber dari gudang pemerintah sendiri.

Isu Isu yang diangkat, tiga serangkai ini sepakat bahwa podcast ini muncul dari kegelisahan melihat arus informasi yang semakin dangkal. “Sekarang orang bicara politik asal bunyi. Banyak yang partisan, nggak kredibel. Kita nggak mau ikut-ikutan. Kita jurnalis, kita punya tanggung jawab,” tambah Haris.

Meski sadar bahwa konten bergosip lebih cepat viral, mereka memilih tetap di jalur idealis. “Ngomongin orang sih view-nya pasti naik. Tapi kita sepakat, nggak usah ikut-ikutan gibah. Kita mau bicara yang penting buat rakyat, negara, dan Presiden,” timpal Didi.

Podcast ini tambah Didi, tak mengandalkan narasumber atau pakar. Bukan karena anti-wawancara, tapi karena mereka sadar kapasitas dan misi mereka. “Kita ngomong pakai data yang ada, pakai logika sederhana. Kalau diminta bikin podcast satu jam, ya nggak sanggup. Jadi kita buat 15 menit, tapi padat,” ungkapnya.

Meski tidak berharap viral, beberapa tanda menunjukkan bahwa suara mereka mulai diperhatikan. “Misalnya waktu kita bahas Gibran dan IKN, eh sebulan kemudian beberapa menteri ngomongin hal yang sama. Kebetulan atau enggak, kita nggak tahu. Tapi minimal, kita bicara soal yang seharusnya Presiden pikirkan,” beber Haris.

Proses kreatif mereka tidak asal tayang. Dalam satu grup chat kecil, mereka mendiskusikan ide tema, menyaring isu, bahkan membatalkan beberapa rencana tayang karena dinilai tak cukup kuat. Bahkan ditengah algoritma digital yang lebih memihak sensasi dan kehebohan, “Dear Presiden” memilih jalan sunyi: konsisten mengkritik, memberi saran, dan menyampaikan teguran kepada penguasa, dengan cara yang tetap santun dan berbasis data.

“Yang penting bukan viral, tapi konsisten. Negara ini butuh suara yang jujur, bukan yang cari panggung,” tegas Haris.

Kini, dengan 100 episode telah mengudara, trio jurnalis senior tetap rendah hati. Mereka tak mengejar angka penonton. Karena bagi mereka, satu pendengar bernama Presiden, jauh lebih berharga ketimbang jutaan viewers yang hanya mencari tontonan.