FEM Indonesia, Jakarta – Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, mengungkap pengalaman mencekam yang nyaris merenggut nyawanya saat aksi demonstrasi di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada 5 September 2025 lalu.

Hingga kini kata Ronny bahwa insiden tersebut dinilainya belum mendapat perhatian dan penanganan hukum yang serius.

Dalam keterangannya kepada sejumlah awak media di sebuah restoran kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kams (8/1/2025), Ronny mengaku kecewa terhadap aparat keamanan yang dianggap lalai dan membiarkan situasi berubah menjadi aksi anarkis.

Menurut Ronny, kejadian bermula saat ia memberikan penjelasan kepada massa demonstran di halaman Kantor Pemda Jayawijaya. Baru menyampaikan dua hingga tiga kalimat, situasi mendadak ricuh dan massa tiba-tiba mengamuk.

“Saya nyaris terkena sabetan parang. Kalau bukan karena ajudan yang mendorong saya ke tempat aman, mungkin ceritanya sudah berbeda,” ungkap Ronny.

Ia kemudian dievakuasi oleh petugas Satpol PP ke dalam gedung kantor. Namun, massa justru mengejar hingga ke dalam area perkantoran dan merusak berbagai fasilitas.

Yang membuat Ronny heran, meski terdapat aparat kepolisian di lokasi, massa tetap dapat melompati pagar Pemda dan melakukan perusakan tanpa ada upaya pencegahan yang signifikan.

“Saya sudah berpesan, pendemo yang masuk hanya perwakilan dan tidak membawa senjata tajam atau benda berbahaya. Tapi faktanya mereka membawa batu, rantai, parang, dan besi. Ini jelas bukan demonstrasi damai,” tegasnya.

Ronny menilai insiden tersebut sebagai ancaman serius terhadap keselamatan kepala daerah dan wibawa negara. Ia pun menyesalkan lambannya penanganan hukum terhadap kasus ini, meski peristiwa tersebut sudah ada laporan polisi yamg terjadi di lingkungan kantor pemerintahan.

“Sudah berbulan-bulan, tapi tidak ada perkembangan signifikan. Atas nama wibawa negara, saya meminta Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus ini. Jika kepala daerah saja tidak bisa dilindungi di kantor pemerintahan, ini sangat berbahaya,” katanya.

Terkait tuntutan massa yang mempersoalkan pergantian kepala kampung, Ronny menegaskan bahwa kebijakan tersebut murni hasil evaluasi kinerja. “Pergantian kepala kampung bukan sistem turun-temurun. Itu berdasarkan kinerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa,” jelasnya.

Ia menyebut sejumlah kepala kampung diganti karena kinerjanya dinilai buruk, antara lain menyelewengkan dana desa untuk kepentingan pribadi, tidak tinggal di kampung yang dipimpin, serta lebih banyak membangun properti di kota dibanding membangun wilayah kampung.

Ronny pun mendesak adanya evaluasi serius terhadap aparat keamanan yang bertugas saat kejadian.

“Kalau aparat tidak mampu melindungi kepala daerah di kantor pemerintahan, ini bukan sekadar kelalaian, tapi ancaman serius bagi negara,” harap Ronny.