FEM Indonesia, Depok – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok kembali menggelar silahturahmi. Kali ini, organisasi wartawan Depok yang dipimpin Rusdy Nurdiansyah itu dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Depok, Senin (21/11/2022).

Hadir dalam kunjungan, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Hafid Nasir, anggota Fraksi PKS DPRD Kota, Ade Supriyatna, Sri Utami, Farida Rachmayanti, Hengky serta Staf Ahli Fraksi PKS DPRD Depok, Ardiana dan Aktivis PKS Kota Depok, Watoni.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Hafid Nasir mengatakan, bahwa peran pers untuk saat ini dan masa depan sangat penting dan dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kami berharap keberadaan PWI sebagai organisasi konstituen Dewan Pers untuk dapat bersama-sama berkolaborasi membangun yang mencerdaskan,” ujar Hafid.

Menurut Hafid, terjalin kolaborasi Fraksi PKS DPRD Kota Depok dengan PWI Kota Depok bisa dalam tiga hal, yakni dapat menyampaikan rilis berita, liputan kegiatan, dan respons isu aktual. “Tentunya lebih dari itu kita bisa bersama-sama membangun kota Depok, maju, nyaman, aman dan sejahtera,” harap Hafid.


Hafid juga menyoroti seputar kemacetan sepanjang ruas jalan raya Sawangan. Katanya, masalah di sawangan harus adanya intevensi pemerintahan pusat, untuk itu Walikota Depok, Mohammad Idris diminta agar mulai berkoordinasi dengan Kemenenterian PUPR. Menurutnya. untuk mengatasi kemacetan disepanjang Sawangan apalagi sekarang sudah adanya exit tol Sawangan, solusinya adalah pelebaran ruas jalan di Sawangan.

“Pelebaran ruas Jalan Sawangan menjadi solusinya, tidak bisa hanya didanai APBD Depok, tetapi penanganannya harus dengan APBN, untuk itu harapan kami Pemkot Depok mulailah berkoordinasi dengan pemerintahan pusat yakni melalui Kementeriaan PUPR,” papar Hafidz.


Hafidz menambahkan, bahwa persoalan kemacetan di Sawangan bukan berarti Pemkot Depok melepas tangan, tetapi menyangkut kewenangan penanganan yaitu pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintahan pusat.

“Jadi bukannya pemerintahan daerah (Depok) tidak mau memperhatikan, tapi ini menyangkut batas kewenangan, apakah pemerintahan Depok, provinsi Jawa Barat ataukah pemerintahan pusat. Sebagai partai pengusung, kita akan mendorong Pemkot Depok berkoordinasi dengan pemerintahan pusat karena apa yang menjadi komitmen Kementerian PUPR terkait pelebaran jalan,” pungkasnya.