FEM Indonesia, Depok – Dalam sesi tanya jawab di debat ketiga pilkada Depok yang disiarkan secara langsung TVRI dari Gedung JGU, GDC, Sukmajaya, Depok, Kamis (21/11/2024) malam, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Supian -Chandra menyinggung pola komunkasi Pemerintah Daerah yang dianggap lemah.

Keraguan terkait pola komunikasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat ini kata Supian Suri bukan tanpa dasar. 

Seperti contoh saat Presiden RI, Joko Widodo meresmikan pembangunan Tol Cijago Sesi II di wilayah Limo pada 8 Januari 2024, disitulaj pemimpin Kota Depok, baik Wali kota Mohammad Idris maupun Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono tidak hadir dalam kesempatan tersebut.

“Pak Jokowi hadir bersama para menteri. Saat itu momen penting,  bagaimana kita membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat, tapi Pak Wali Kota nggak hadir, Pak Wakil juga nggak hadir, nggak mendelegasikan ke Sekda. Yang diutus adalah Kepala Dinas Perhubungan,” ujarnya.

“Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang bagus? Presiden, simbol negara datang ke Depok, di situ juga ada para menteri, tapi Pak Wali dan Pak Wakil malah tidak datang. Yang hadir malah Wali Kota Tangerang Selatan. Saya sudah ingatkan ini agar hadir karena Presiden yang datang,” papar Supian Suri yang saat itu menjabat sebagai Sekda Kota Depok. 

Padahal, menurut Supian, pola komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat dinilai sangat penting agar Kota Depok bisa mendapatkan perhatian dengan adanya alokasi anggaran yang diberikan.

Dengan alokasi anggaran tersebut, Kota Depok diharapkan bisa menjawab berbagai permasalahan yang hingga kini belum selesai, baik masalah kemacetan lalu lintas, banjir, sampah, lapangan pekerjaan, hingga kebutuhan fisik lainnya.

“Hingga hari ini KPU Kota Depok dan Bawaslu masih belum punya tempat, masih nyewa karena Pak Wali sibuknya bangun kantor kelurahan dan kecamatan. Jadi, kebutuhan prioritas perlu kita lengkapi kebutuhan infrastruktur di Kota Depok,” tandas Supian.