FEM Indonesia, Jakarta – Di sela paparan laporan kinerja tahun 2025 di Jakarta, belum lama ini, Ketua Lembaga Sensor Film, Naswardi menyoroti ratusan film yang diproduksi production house (PH) atau rumah produksi tidak mendapat jatah jadual tayang di bioskop. Padahal jumlah rumah produksi yang membuat film tak sedikit.

“Dari PH yang memproduksi film dari 167 dengan jumlah karya 277, yang dapat tayang  di bioskop per tahun hanya 192 judul. Artinya rata-rata setiap tahun 100 judul tidak mendapatkan jadual tayang di bioskop. Nah jika digabung dengan yang tidak dapat jadual tayang di 2024 maka rata-rata ada 200 judul film di dua tahun terakhir yang sampai saat ini belum tayang,” ujarnya.

Terlebih, lanjutnya, biaya untuk memproduksi sebuah judul film tidak murah sehingga kerugian investasi menanti.

“Maka itu semua jika kita kalikan saja, pembiayaan untuk bikin film 1 judul 1 miliar misalnya,  maka 200 judul ada investasi yang belum tayang sebesar 2 triliun pada dua tahun terakhir,” katanya lagi.

Untuk itu, Naswardi meminta agar pemerintah memperhatikan masalah ini. Hal tersebut guna menjaga kompetisi produksi film nasional dengan film impor.

“Maka mestinya pemerintah mengkomunikasikan kepada kementrian juga kepada presdien perlu intensif untuk mereka agar mereka tetap bisa berkarya, tetap bisa memproduksi sehingga persaingan film nasional dengan film import dapat tetap terjaga,” terang.

Selain itu, kiprah Lembaga Sensor Film ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat tidak hanya dari sisi ekonomi. Naswardi pun berharap pemerintah menjadikan film sebagai program prioritas, terutama film yang diperuntukan untuk anak-anak dan pelajar.

“Kontribusi yang telah kami berikan selama ini membuka lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, peningkatan industri kreatif amak tumbuh pesat jika pemerintah, presiden punya program MBG, sekolah gratis, kesehatan gratis, kenapa tidak, misalnya untuk film – film pendidikan, film – film biospik, film – film sejarah, berikan intensif kepada pelajar-pelajar kita, anak-anak kita, nonton gratis misalnya,” jelasnya.

“Kalau ada MBG, kenapa tidak ada Nonton Bergizi Gratis. Agar kebutuhan fisik seperti makan, minum, kesehatan namun kebutuhan entertain, hiburan yang sehat, hiburan yang mendidik, menurut kami penting menjadi bagian prioritas pemerintah juga. Ke depannya tentu ini jadi perhatian presiden dan kementrian terkait. Jadi dalam proses ekonomi, jangan kita hanya mengambil manfaat fiskal dari industri namun pemerintah juga memberikan intensif untuk pertumbuhan perfilman nasional kita,” imbuhnya. [foto/teks : denim]