NASIONAL
Mardiono Terpilih Jadi Ketum DPP PPP, Usai Muktamar X Sempat Ricuh Lempar Kursi
FEM Indonesia, Jakarta – Nama Muhammad Mardiono resmi terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) dalam Muktamar X yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025).
Penetapan Mardiono dilakukan secara aklamasi setelah disetujui oleh 1.304 muktamirin pemilik hak suara yang hadir.
“Selamat Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers usai muktamar, Sabtu malam.
Amir menegaskan, sesuai AD/ART partai pasal 11, pemilihan ketua umum harus dihadiri langsung oleh calon yang sah. Dari semua kandidat, hanya Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono yang hadir di lokasi, sehingga ia dinyatakan sah dan dipilih aklamasi.
Ricuh Warnai Pembukaan Muktamar
Meski berakhir dengan keputusan aklamasi, Muktamar X PPP sempat diwarnai ketegangan. Sejumlah peserta terlibat adu mulut hingga berujung aksi lempar kursi saat pembukaan sidang. Suasana memanas ketika Mardiono menyampaikan pidato, di mana peserta terbelah menjadi dua kubu: sebagian meneriakkan “Lanjutkan”, sementara lainnya menuntut “Perubahan”.
Ketegangan mereda setelah pembawa acara meminta seluruh peserta melantunkan sholawat bersama-sama.
Menanggapi kericuhan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi mengimbau seluruh kader agar menahan diri dan menjunjung nilai-nilai Islam dalam berorganisasi.
“Perbedaan pendapat pasti ada dalam pemilihan ketua umum. Bedanya ada yang mengedepankan kesantunan dan ada yang tidak. Kami minta semua muktamirin tidak mencederai proses pelaksanaan Muktamar X,” ujar Rusli.
Ia mengingatkan agar PPP tidak kembali terjebak dalam konflik internal seperti yang pernah terjadi di masa lalu. “Konflik hanya membuat kita semakin jauh dari masyarakat. Itu pula yang menjadi salah satu penyebab PPP berada di posisi sulit sekarang. Semoga tidak terulang kembali,” tambahnya.
Dengan terpilihnya Mardiono sebagai Ketua Umum secara aklamasi, Muktamar X PPP diharapkan menjadi momentum konsolidasi partai untuk kembali memperkuat posisi PPP di kancah politik nasional. [foto dok instagram nusantara_news]
FEM Indonesia, Jakarta – Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan besar peredaran narkoba dalam kurun waktu Juli hingga September 2025. Dalam periode tersebut, aparat mengungkap 1.719 kasus narkotika dengan total 2.318 tersangka yang diamankan.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si., mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya.
“Apa yang kami lakukan ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mewujudkan cita-cita bersama, agar negara kita terbebas dari bahaya narkoba,” tegas Kapolda saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Barang Bukti Capai 1,14 Ton
Dalam operasi selama tiga bulan tersebut, aparat menyita berbagai jenis narkotika dengan total berat mencapai 1,14 ton, terdiri dari: 604 kg sabu, 67,7 kg sabu cair, 221 kg ganja, 23.000 butir ekstasi, 569.000 butir obat keras, 9,1 kg tembakau sintetis, 19,8 kg bibit sintetis dan sejumlah barang bukti lainnya
Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ahmad David, menjelaskan bahwa nilai ekonomis dari seluruh barang bukti tersebut ditaksir mencapai Rp 1,13 triliun jika beredar di pasar gelap.
“Barang bukti ini kami amankan untuk mencegah peredarannya yang dapat merusak generasi bangsa. Dari estimasi, upaya ini menyelamatkan lebih dari 4,5 juta jiwa,” ujarnya.
Ribuan Tersangka, Ratusan Pengedar, dan Pecandu Direhabilitasi
Dari total tersangka yang ditangkap, aparat berhasil mengidentifikasi peran masing-masing 6 orang sebagai produsen narkoba, 1 orang bandar, 769 orang pengedar, 1.542 orang sebagai pecandu atau pengguna.
Bagi para pecandu, Polda Metro Jaya bekerja sama dengan BNN untuk menjalankan rehabilitasi sosial dan medis, sebagai langkah pemulihan dan pencegahan ketergantungan jangka panjang.
“Terhadap 1.542 orang yang merupakan korban penyalahgunaan, kami prioritaskan rehabilitasi agar mereka bisa kembali pulih dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” tambah Kombes Ahmad David.
Pemusnahan Barang Bukti
Sebagai bentuk transparansi, Polda Metro Jaya juga menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di halaman Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari operasi Juli–September 2025.
Langkah Nyata Berantas Narkoba
Operasi besar ini menunjukkan langkah serius Polri, khususnya Polda Metro Jaya, dalam memberantas jaringan narkotika yang kian kompleks. Selain penindakan hukum, pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu juga menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk mengatasi permasalahan narkoba dari hulu ke hilir.
FEM Depok – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok menyambut baik hasil Muktamar X PPP yang digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Sabtu malam (27/9/2025). Forum tertinggi partai itu menetapkan secara aklamasi Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP periode 2025–2030.
Sekretaris DPC PPP Kota Depok, Ma’mun Pratama, menyampaikan rasa syukur atas keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak awal pihaknya memang telah menyatakan dukungan penuh terhadap pencalonan Agus Suparmanto sebagai nakhoda baru partai berlambang Ka’bah untuk lima tahun mendatang.
“Alhamdulillah, meski sempat terjadi kegaduhan, akhirnya Muktamar X PPP berjalan tuntas dan menghasilkan keputusan aklamasi memilih Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030,” ujar Ma’mun, Minggu (28/9).
Ma’mun juga menyesalkan adanya pemberitaan yang dinilainya menyesatkan, yang sempat beredar di sejumlah media online dengan menyebut Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP. Ia menilai informasi itu hoaks dan diduga telah dipersiapkan sebelum muktamar rampung.
“Kami menyayangkan adanya berita hoaks yang mengklaim kemenangan Mardiono. Faktanya, yang ditetapkan secara aklamasi dalam Muktamar X adalah Agus Suparmanto. Kami berharap masyarakat tidak terkecoh dengan pemberitaan sepihak tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ma’mun menyampaikan optimisme bahwa PPP akan semakin berkembang di bawah kepemimpinan Agus Suparmanto. Menurutnya, latar belakang Agus sebagai pengusaha sukses sekaligus figur yang mapan dalam bidang ekonomi menjadi modal besar untuk membawa PPP lebih dekat dengan aspirasi rakyat.
“Bapak Agus Suparmanto adalah sosok yang ingin mengabdikan diri kepada masyarakat lewat jalur politik. Kami yakin beliau mampu menjalankan amanah membesarkan PPP tanpa tergoda kepentingan pribadi. Proses terpilihnya pun sangat prosedural melalui sidang muktamar yang diikuti 1.304 muktamirin,” pungkas Ma’mun.
FEM Indonesia, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyampaikan keprihatinan mendalam atas pencabutan kartu liputan Istana yang dialami wartawan CNN Indonesia. Kejadian ini terjadi setelah sang wartawan melontarkan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (27/9).
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers serta bertentangan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujar Munir dalam keterangan resmi, Minggu (28/9).
PWI juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan, setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
Menurut Munir, alasan pencabutan kartu liputan karena pertanyaan wartawan dianggap di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan. Ia menilai langkah tersebut justru menghalangi tugas jurnalistik serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.
Lebih lanjut, PWI mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk memberikan klarifikasi resmi dan membuka ruang dialog dengan insan pers.
“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Munir.
Kasus ini menambah daftar panjang dinamika hubungan antara pemerintah dan media di Indonesia. PWI berharap insiden serupa tidak terulang agar pers tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi dan kontrol sosial.
Luncurkan 2 Produk, MGHITT Ingin Masyarakat Aware Kesehatan Area Sensitif
Hari Batik Nasional, Mal Ciputra Jakarta Suguhkan Segelas Kopi Untuk CL Club
Lembaga Sensor Film Ajak Mahasiswa UNAS Jakarta Lakukan Sensor Mandiri
Grup Barongsai Jakarta “Kuasai” Barongsai Competition di Mal Ciputra Jakarta
Polda Metro Jaya Ungkap 1,14 Ton Narkoba, 2.318 Tersangka Diamankan
Pekerja Seni Depok Dorong Kolaborasi dengan Pemkot, Siapkan Program Musik “Care for Depok”
Ilmuwan Indonesia Adhiguna Kuncoro di Balik AI Tercanggih Google ‘Gemini’
Fariz RM Divonis 10 Bulan Penjara, Denda Rp800 Juta : Terima Pak Kasih Hakim!
Pee Wee Gaskins Luncurkan Proyek Salute: Putar Waktu Kembali
Depok Surganya Lahan Tidur, Aktivis Kasno Gerakan Tanam Pohon Ketahanan Pangan
Terinspirasi dari Main Film Baru, TISSA BIANI Ogah Jalin Hubungan
Ini Alasan Tasya Kamila Hijrah ke Jakarta dari London
Meski Macho, Aktor Muda Fadi Alaydrus Tak Malu ke Salon
INUL dan Cheff Pribadinya Sudah Masak Ribuan Resep Kuliner Enak Selama 5 Tahun
Band GIGI Jadi Brand Ambassador Pasta Gigi, Armand Maulana: Kenapa ngga dari dulu!
-
Selebriti7 days agoGugat Cerai Istri, Komedian Bedu: Kebahagiaan Semu Selama 15 Tahun Pernikahan!
-
Hiburan5 days agoSeri “Evolusi Mega” Resmi Hadir, Ekspansi Pokémon Game Kartu Koleksi di Indonesia
-
Ekonomi & Bisnis6 days agoJadi Agregator UMKM ke Pasar Eropa, HIPMI Hadir di DMI Expo 2025 Belanda
-
Selebriti5 days agoNetizen Heboh, Artis Angelina Sondakh Kini Dipanggil Ustazah