FEM Depok – Wacana pembangunan Flyover Margonda kembali mengemuka setelah muncul pandangan publik yang menilai proyek tersebut berpotensi membebani keuangan daerah serta memengaruhi pelayanan publik dasar.

Menanggapi hal itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok menegaskan bahwa proyek ini disiapkan bukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui kajian teknis, transportasi, dan pendanaan yang komprehensif.

Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana, menuturkan bahwa pembangunan flyover merupakan bagian dari program strategis pemerintah kota untuk mengurai kemacetan kronis di pusat kota, terutama di koridor utama Jalan Margonda.

“Proyek ini diawali dari identifikasi kami terkait ruas jalan dan titik simpang dengan kepadatan lalu lintas tinggi,” ujar Dadang, Senin (24/11/25).

Margonda Sudah di Level of Service Grade E

Dadang menjelaskan, kondisi lalu lintas Jalan Margonda telah berada pada Level of Service (LoS) Grade E, yang menunjukkan kondisi kemacetan berat dan mendekati fase stagnant terutama saat akhir pekan.

Menurutnya, peningkatan kapasitas melalui pembangunan flyover menjadi langkah paling relevan untuk mengurai beban lalu lintas, khususnya di kawasan Simpang Juanda yang menjadi titik pertemuan arus dari berbagai arah “Margonda itu sudah Grade E, hampir stuck. Salah satu alternatif untuk mereduksi kemacetan adalah pembangunan flyover,” tegasnya.

Kajian teknis yang dilakukan Dinas Perhubungan bersama konsultan transportasi merekomendasikan pembangunan flyover utara–selatan yang dilengkapi satu kaki penghubung ke Jalan Juanda.

“Dari kajian itu muncullah opsi flyover utara–selatan dan satu kaki ke Jalan Juanda. Itu dirancang untuk mengurangi kepadatan di simpang tersebut,” jelas Dadang.

Pendanaan Lewat KPBU hingga Pinjaman Daerah

Lebih lanjut, Dadang mengatakan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan beberapa alternatif pendanaan, mulai dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) hingga skema pinjaman daerah. Kajian awal kebutuhan konstruksi disusun Dinas PUPR untuk memastikan besaran anggaran dan kemampuan fiskal daerah.

Pemkot Depok akhirnya memilih opsi pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan tenor lima tahun. “Kami ambil opsi pinjaman daerah karena bunganya relatif rendah, sekitar 5,8–6 persen, dan masih mampu ditopang oleh kekuatan fiskal daerah,” ungkapnya.

Ia juga memastikan bahwa alokasi belanja infrastruktur tetap berada dalam koridor aturan pemerintah pusat terkait proporsi minimal belanja fisik dalam APBD.

Proyek Panjang untuk Atasi Kemacetan Kronis

Dadang menegaskan bahwa pembangunan Flyover Margonda merupakan hasil dari rangkaian kajian jangka panjang, bukan keputusan mendadak. “Kemacetan Margonda sudah lama dikaji sehingga diperlukan kebijakan yang bisa menguranginya,” tuturnya.

Proyek yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp275 miliar ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga, memperlancar konektivitas pusat kota, serta mendukung aktivitas ekonomi dan layanan dasar di Kota Depok. [sumber/foto: diskominfodepok]