FEM Indonesia, Jakarta — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menerima penghargaan bergengsi dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia berupa “Anugerah Kepemimpinan Visioner Pengawasan Obat dan Makanan 2026”.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan strategis dan transformasional dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Penghargaan tersebut diserahkan usai forum diskusi strategis yang digelar GP Farmasi Indonesia, yang secara khusus membahas kenaikan harga obat akibat tekanan global. Isu seperti ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok bahan baku farmasi, serta fluktuasi biaya logistik internasional menjadi fokus utama pembahasan dalam forum tersebut.

Forum ini dihadiri pelaku industri farmasi, pemangku kepentingan sektor kesehatan, hingga perwakilan pemerintah. Diskusi tersebut menjadi ruang konsolidasi nasional dalam merumuskan langkah bersama guna menjaga stabilitas harga obat dan ketersediaannya di dalam negeri.

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F. Tirto Koesnadi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan pengawasan dan keberlanjutan industri.

“Di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar, BPOM menunjukkan wajah baru: tegas dalam pengawasan, namun progresif dalam mendorong inovasi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kepemimpinan visioner menjadi kunci menjaga keseimbangan antara akses masyarakat terhadap obat dan keberlangsungan industri,” ujarnya.

Menanggapi penghargaan tersebut, Taruna Ikrar menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran BPOM serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Penghargaan ini adalah amanah. BPOM akan terus memperkuat pengawasan berbasis sains, digitalisasi sistem perizinan, serta mendorong kemandirian farmasi nasional agar tidak rentan terhadap tekanan global. Kita tidak hanya menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga memastikan akses dan keterjangkauan obat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, terhadap rantai pasok farmasi dunia. Gangguan distribusi serta kenaikan biaya energi dan logistik dinilai berkontribusi pada meningkatnya harga bahan baku obat secara global.

Di bawah kepemimpinannya, BPOM mencatat sejumlah capaian penting, termasuk keberhasilan meraih status WHO Listed Authority (WLA). Status ini menempatkan Indonesia sejajar dengan otoritas pengawas obat dunia seperti US Food and Drug Administration dan European Medicines Agency, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi produk farmasi nasional menembus pasar internasional.

Selain itu, BPOM terus mendorong transformasi digital, memperkuat pengawasan rantai pasok, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.

Penghargaan ini semakin menegaskan posisi BPOM sebagai institusi strategis negara, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan mutu produk, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi nasional dengan potensi sektor yang diawasi mencapai ribuan triliun rupiah.

Ke depan, BPOM bersama GP Farmasi Indonesia berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pengembangan industri farmasi berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global menuju visi besar Indonesia Emas 2045.