FEM Indonesia, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pemerintah mengalokasikan anggaran APBN 2027 untuk pembangunan 1.000 layar bioskop desa di berbagai wilayah Indonesia.

Usulan tersebut dinilai dapat membuka ruang distribusi bagi rumah produksi kecil dan sineas daerah agar lebih mudah menayangkan karya mereka.

Menurut Rahmawati, keberadaan bioskop desa dapat menjadi solusi atas keterbatasan akses rumah produksi kecil terhadap jaringan bioskop nasional yang selama ini lebih didominasi pemain besar.

“Mungkin lintas mitra siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” ujar Rahmawati dalam rapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Seperti dilansir Antara, Rahmawati menilai banyak film daerah mengalami hambatan masuk ke jaringan bioskop nasional akibat keterbatasan distribusi. Kondisi tersebut membuat potensi budaya lokal yang diangkat melalui film belum banyak dikenal masyarakat luas.

Karena itu, pembangunan bioskop desa diharapkan tidak hanya memperluas akses hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana penguatan ekonomi kreatif di daerah sekaligus mendukung ekosistem perfilman nasional.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menyarankan rumah produksi kecil menjalin komunikasi lebih awal dengan pengelola bioskop sebelum memulai proses produksi film. Langkah itu dinilai dapat meningkatkan peluang film mendapat jadwal tayang.

Di sisi lain, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Andhika Satya Wisastho, mendorong revisi Undang-Undang Perfilman. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini perlu diperbarui agar selaras dengan perkembangan industri film nasional yang terus berubah. [foto dok: rahmawati/istimewa]