Connect with us

NASIONAL

Edukasi, RSUI & FKUI Ajari Kebersihan Diri, Gizi dan Kesehatan Reproduksi pada Siswa SMP 8 Depok

Published

on

FEM Indonesia, DEPOK – Dalam rangka Hari Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (World Sexual Health Day, WHSD) pada 4 September 2023, RSUI berkolaborasi bersama Fakultas Kedokteran Universitaas Indonesia (FKUI) menyelenggarakan sosialisasi edukasi untuk para siswa dan siswa. 

Aksi ini sosial ini berfokus pada peningkatan pengetahuan remaja yaitu siswa dan siswi SMP dengan rentang usia 12-16 tahun di SMP 8 Kota Depok diikuti oleh 1.485 anak melalui pembelajaran di kelas dan diskusi kelompok.

“Topik yang kami usung tentunya hasil koordinasi dengan berbagai pihak yakni tim RSUI dan FKUI serta pihak sekolah SMPN 8 Depok yang tengah menjadi concern dan penting untuk dibahas, kami berharap program ini dapat berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas lagi” ujar dr. Ardiana Kusumaningrum, Sp.MK(K) perwakilan dari tim dosen pengabdi FKUI/RSUI usai acara.

Usia remaja tambah Ardiana, merupakan masa transisi yang krusial dalam perkembangan individu. Dilansir dari Profil Dinkes Depok tahun 2022, data tersebut menunjukkan jumlah penduduk remaja usia 10- 14 tahun sebanyak 107,5 ribu jiwa dan usia 15-19 tahun yaitu 105,3 ribu jiwa. Angka ini termasuk jumlah yang cukup banyak setelah penduduk usia lansia dibanding jumlah penduduk lainnya, oleh karena itu, pentingnya bekal akan pemahaman dan kesadaran kesehatan bagi remaja berperilaku sehat dan bertanggung jawab di masa yang akan datang.

Remaja mengalami perubahan fisik dan hormon yang berkaitan dengan pubertas. Pemahaman terhadap kesehatan reproduksi juga membantu mereka memahami perubahan tersebut dan bagaimana menjaga kesehatan dan kebersihan area organ reproduksi.

“Harapannya, dengan mendapat informasi/pengetahuan yang akurat, peserta menyadari pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan perilaku yang bertanggung jawab. Ini juga penting untuk mencegah kehamilan remaja yang tidak diinginkan serta pencegahan penyakit menular seksual,” ujarnya.

Pertumbuhan fisik dan perkembangan otak usia remaja cukup cepat, sehingga kebutuhan gizi yang cukup dan seimbang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Tak hanya itu, pemahaman tentang makanan membantu mereka membuat pilihan yang baik terhadap makanan dikonsumsi, serta menajalani pola hidup bersih dan sehat.

“Respon anak-anak lebih antusias karena mereka dapat bertanya dan berdiskusi langsung dari ahlinya, kami berharap mereka dapat menyerap banyak informasi yang disampaikan” tutur Dian Purnamasari, S.Pd selaku Wakasek Bid. Kesiswaan SMP 8.

“Sebagai instansi yang memberikan fasilitas layanan kesehatan dan instansi pendidikan kesehatan, kami berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik yang sifatnya preventif maupun promotif,” tutup Ardiana.

NASIONAL

Terbongkar, 13 Siswi SMPN 3 Depok Jadi Korban Pelecehan, Ketua PAC IPNU : Usut Tuntas!

Published

on

By

FEM Depok – Seorang oknum guru SMPN Depok, Jawa Barat diduga melakukan pelecehan terhadap tujuh siswinya. Guru ASN yang usianya sudah tak muda lagi, diduga menyentuh area sensitif ke para siswi yang sedang belajar.

Aksi pelecehan tersebut terbongkar saat para murid melapor ke guru lainnya. Para korban meminta agar Dinas Pendidikan Kota Depok dan Kepala SMPN segera menindak guru yang diduga melakukan pelecehan tersebut. Dugaan tersebut akhirnya dilaporkan ke Polres Depok.

Atas kejadian tersebut, Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kecamatan Sukmajaya, Muhammad Fikri, mengeluarkan pernyataan tegas terkait kasus pelecehan seksual oleh oknum seorang guru yang terjadi di SMPN 3 Kota Depok.

Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kecamatan Sukmajaya, Muhammad Fikri

Ketua PAC IPNU Kecamatan Sukmajaya mengecam keras kasus pelecehan seksual yang terjadi di SMPN 3 Kota Depok. “Kami sebagai pelajar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Sukmajaya, menuntut dan mendukung penuh pengusutan tuntas dari kasus pelecehan kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu oknum guru,” ungkap Fikri, pada Kamis (22/5/25).

Menurutnya, pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada pelecehan fisik, tetapi juga dapat berupa verbal. Ia menambahkan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan melindungi pelajar, bukan tempat yang menyeramkan.

“Kami mendukung penuh dari pihak kepolisian beserta pihak sekolah untuk mengusut tuntas pelaku pelecehan seksual dan memberikan hukuman dan sanksi yang setimpal,” tegasnya. Ia berharap sanksi yang diberikan tidak hanya berupa teguran atau sanksi berdasarkan kekeluargaan, tetapi juga sanksi administrasi atau jabatan.

Kasus ini menjadi viral bermula dari postingan Instagram salah seorang guru sekaligus menjadi pelatih Paskibra di SMPN 3 Kota Depok. Dengan menanamkan mental yang kuat serta berani berpendapat, guru tersebut mempertaruhkan kepelatihannya demi membela anak didik dan korban lainnya. Dalam unggahan cerita akun Instagramnya, tercatat pada 22 Mei 2025 terdapat sebanyak total 13 korban yang telah melapor kejadian yang telah dialaminya, yang terjadi sejak tahun 2019.

“Langkah ini saya lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan sekolah yang merasa masalah telah selesai dengan kekeluargaan, dianggap korban telah menerimanya. Sementara pelaku masih berkeliaran bebas dan mengajar seperti biasa dengan kepuasan setelah melakukan tindakan menjijikkan demi gairahnya,” ungkap Sarah dalam postingan akun Instagramnya (@sarahprasiskaa).

“Pelaku mungkin merasa hebat selama melakukan perbuatan kejinya karena di sekolah tidak memiliki CCTV sehingga pelaku bisa lancar melakukan aksinya. Seandainya pun ada korban yang melapor, pelaku bisa saja pintar berdalih,” sambung Sarah.

Selanjutnya, PAC IPNU Kecamatan Sukmajaya juga berencana membentuk satuan tugas atau satgas pelecehan seksual jika terjadi kasus serupa di masa depan. “Kami akan siap membentuk satuan tugas atau satgas pelecehan seksual yang nantinya kami akan berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Depok dan juga kepolisian Polsek Kecamatan Sukmajaya,” ujar Fikri.

Ia berharap agar sekolah-sekolah di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Sukmajaya, dapat menjunjung tinggi martabat guru dan menjadi tempat yang aman bagi pelajar. “Semoga ke depan sekolah-sekolah di Kota Depok khususnya di Kecamatan Sukmajaya dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua pelajar,” harapnya.

Kasus pelecehan seksual di SMPN 3 Kota Depok diharapkan menjadi perhatian serius bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Langkah-langkah preventif dan responsif perlu diambil untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa. [foto: istimewa]

Continue Reading

Headline

Bareskrim Polri Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Kasus Ijazah Palsu Dihentikan!

Published

on

FEM Indonesia, Jakarta – Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) memastikan Ijazah Sarjana Strata Satu Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada resmi dan asli. Untuk itu, polemik kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI itu dihentikan.

Demikian diungkapkan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat menjelaskan hasil penyelidikan laporan terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di Gedung Bareskrim Polri lt 9, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Djuhandhani yang didampingi Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dan Kapuslabfor Bareskrim Polri Brigjen Sudjarwoko menyatakan pihaknya telah mendapatkan dokumen asli ijazah Sarjana Kehutanan Nomor 1120 atas nama Joko Widodo.

Kemudian, tim penyelidik melakukan uji laboratorium dan membandingkannya dengan ijazah milik tiga rekan kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan, cap stempel dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor.

“Dari peneliti tersebut maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan pihaknya telah menyampaikan fakta-fakta terkait kepemilikan ijazah Jokowi dari tingkat SMA sampai kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. “Yang tadi kami sampaikan setelah itu kami akan melaksanakan memberikan kepastian hukum, kepastian hukum apa seperti yang disampaikan saat rilis bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana,” katanya.

Jenderal bintang satu polisi ini juga menjelaskan penyelidik mendapatkan fakta bahwa Jokowi memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan UGM. “Demikian hasil lidik dari Dittipidum Bareskrim Polri semoga bisa menjawab polemik yang terjadi di masyarakat mengenai ijazah milik Bapak Jokowi,” ucap pria alumni Akpol 1991 serius.

Dengan adanya pernyataan Dirpidum Bareskrim Polri, maka Bareskrim menyatakan pihaknya tidak menemukan tindak pidana dalam laporan dugaan ijazah palsu Jokowi. Bareskrim pun memutuskan menghentikan penyelidikan laporan tersebut.

Bareskrim ini sendiri melakukan penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi sejak beberapa bulan terakhir. Laporan dugaan ijazah palsu tersebut dilayangkan oleh Ketua TPUA Egi Sudjana pada 9 Desember 2024 dan diterima sebagai Laporan Informasi dengan Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Direktorat Tindak Pidana Umum pada 9 April 2025.

Continue Reading

NASIONAL

Pemkot Depok Akan Kaji Jam Malam Bagi anak dan Pelajar yang Suka Tawuran

Published

on

FEM Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, barubaru ini tengah mempertimbangkan penerapan kebijakan jam malam bagi para pelajar yang diwacanakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Depok, Supian Suri bahwa rencana ini masih dalam tahap pengkajian dan diskusi bersama sejumlah pihak terkait. “Insyallah mungkin nanti kami akan kaji dulu lebih dalam, kami diskusikan secara detail,” ujar Supian Suri, Selasa (20/5/2025).

Supian menambahkan, namun kebijakan yang berhasil di daerah lain belum tentu cocok diterapkan di Kota Depok. Pemkot, katanya tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tersebut. “Maka kami tidak serta-merta mengadopsi kebijakan yang diusulkan Pak Gubernur. Kami harus pastikan dulu kondisi dan kesiapan di lapangan,” jelasnya.

Dalam pengkajian tersebut, sambung Supian Suri, Pemkot Depok perlu meminta masukan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok, guna memastikan apakah program jam malam tersebut bisa diterapkan di Kota Depok.

“Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Perlu masukan dari Pak Kapolres, Pak Dandim dan seluruh stakeholder dalam hal ini,” pungkas Supian Suri.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending