NASIONAL
Hari Santri di Bekasi, Festival Anak Soleh Indonesia XII Nasional 2024 diikuti 1.700 Santri dan Santriwati
FEM Indonesia Taiwan – Merayakan Hari Santri yang diperingati tiap tanggal 22 Oktober, Pemerintah Kota Bekasi bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK AlQur’an Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPTKA BKPRMI) mengadakan kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) ke-12 Tingkat Nasional di kota Bekasi, Jawa Barat.
Ketua Panitia Gunawan Hs dalam laporannya menyatakan bahwa kegiatan ini persiapannya dimulai kurang lebih satu setengah bulan. Ia berharap semoga Juara Umum bisa mendapatkan hadiah Umroh dari Dewan Pembina H Safruddin Kambo dan LPTKA BKPRMI mengupayakan memberikan uang pembinaan untuk peringkat 1 sampai 4.
Ia mengatakan, FASI XII Tingkat Nasional kali ini diikuti oleh ribuan santri dari 27 Provinsi , dengan jumlah peserta lomba mencapai 1.700 santri/santriwati, para official, guru pendamping, orangtua santri, unsur pengurus LPPTKA BKPRMI, unsur Pejabat, Pemda, dan sebagainya yang mencapai 5.000 orang yang hadir di acara FASI XII ini.
“Persiapannya kurang lebih satu setengah bulan. Alhamdulillah karena dukungan Pemkot Bekasi dan LPTKA BKPRMI serta kerjasama semua pihak, pesertanya mencapai 1.700 santri/santriwati. Bahkan yang hadir disini mencapai 5.000 orang,” ujar Gunawan pada pembukaan FASI XII Tingkat Nasional 2024 di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jum’at (25/10/2024).
Ditambahkan oleh Ketua Umum DPP BKPRMI H Nanang Mubarok bahwa dirinya aangat mengapresiasi seluruh peserta dengan berbagai perjuangannya untuk bisa hadir di acara ini dengan dana pribadi.
“Saya yakin Santri Indonesia adalah Santri Hebat. Hebat Prestasi, Hebat Mengaji dan Berakhlaqul Karimah. Mari kita berkolaborasi membangun generasi Indonesia Emas melalui penanaman karakter pribadi Qur’ani dengan mencintai budaya bangsa sebagai sikap mental anak Indonesia yang cerdas, sehat, percaya diri, kreatif, dan mandiri,’ ungkap Nanang Mubarok.
Hal senada dikatakan Ketua MPP DPP BKPRMI Datuk Sa’id Aldi al Idrus SE.MM bahwa dirinya menyampaikan selamat atas terpilihnya Sultan Najamuddin sebagai ketua DPD RI dan mengapresiasi kehadiranya di acara Fasi XII Tingkat Nasional 2024 beserta anggota DPD lainnya yang turut bersama. Selain itu ucapan terimakasih atas kehadiran atau perwakilannya para gubernur dan walikota serta bupati yang turut hadir.
Ia mengatakan, FASI tahun ini memasuki 12 tahun yang pelaksanaannya dilaksanakan tiap 3 tahun. FASI ke-11 sebelumya dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan dan FASI ke-10 dilaksanakan di Kalimantan Timur yang sangat antusias dihadiri banyak orang.
“Harapannya, kegiatan FASI ini untuk kepedulian membina dan membentuk generasi Qurani. Dan semoga kedepannya pemerintah memberikan intensif uang pembinaan setara UMR setiap kabupaten sebagaimana yang di usulkan ke Ketua DPD RI l,” kata Ketua MPP BKPRMI ini.
Ia menambahkan, agar ustadz dan ustadzah jangan pernah patah semangat dan terus tingkatkan pembinaan generasi Qurani anak anak. “Yakin dan percaya Allah SWT akan memberikan kemudahan. Percayalah Allah akan selalu membantu kita. Allah Maha Kaya bersama kita umatnya,” ucapnya.
“Selamat atas terpilihnya Sultan Najamuddin menjadi Ketua DPD RI. Diperlukan stakeholder baik swasta dan pemerintah saling berkolaborasi untuk pendidikan yang lebih baik memperbaiki dan terus mengevaluasi Apa yang kurang terkhusus pembinaan generasi Qurani,” imbuh Dewan Pembina BKPRMI, Komjen (Purn) Pol H Syafruddin.
Sementara itu, Ketua DPD RI, H. Sultan Bachtiar Najamuddin S.Sos, MSi sekaligus Dewan Pembina DPP BKPRMI dalam sambutannya mengapresiasi BKPRMI dan bersyukur jadi bagian BKPRMI.
“Saya mengapresiasi panitia atas pelaksanaan FASI XII yang melantik dewan hakim atau dewan juri langsung di pembukaan acara. Artinya ada marwa yang di jaga. Sementara hari ini di berita ada hakim yang di tangkap karena OTT. Saya juga mengapresiasi peserta yang hadir secara mandiri memakai dana pribadinya,” Ketua DPD RI.
Najamuddin juga memperkenalkan anggota DPD RI lainnya yang datang bersamanya untuk hadir dengan harapan mendengar langsung aspirasi masyarakat yang akan menjadi bahan untuk dibahas di parlemen nantinya dan bisa di perjuangkan. “Seperti usulan ketua Umum DPP H Nanang dan ketua MPP Datuk Sa’id mengenai intensif uang pembinaan Qurani dan perhatian pendidikan Qur’ani,” jelasnya.
Ia juga menyinggung tentang pendidikan sekarang berkembang harus digitalisasi. Di situasi perkembangan global ini BKPRMI tetap hadir berkontribusi nyata membentengi anak anak generasi bangsa ini dengan pembinaannya.
“Kegiatan FASI ini secara tidak langsung mengambil peran menjaga aqidah, moral, adat, ideologi kita makin kuat di era globalisasi. Melalui kegiatan ini, kita bisa reduksi budaya luar yang tanpa batas ini. Alhamdulillah kita masih membina dengan baik dan akan memperjuangkanya dan menguatkan generasi emas 2045,” papar DPD RI Najamuddin.
Terakhir beliau membuka kegiatan. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim FASI XII ini dengan memohon restu kepada Allah SWT kami secara resmi FASI XII Tingkat Nasional 2024 dengan resmi di buka semoga Allah meridhoi kita semua dan memudahkan acara berjalan lancar,” pungkasnya.
NASIONAL
Supian Suri Bongkar Cerita Kenapa tak Jalankan Perintah, Begini Sebenarnya!
FEM Indonesia, Depok – Calon Wali Kota Depok nomor urut 2, Supian Suri, akhirnya buka suara seputar tudingan sainganya di Pilkada Depok, yang menyatakan bahwa dirinya tidak menjalankan perintah Wali Kota saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).
Pernyataan ini disampaikan Supian Suri setelah Ririn mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kinerja Supian dalam debat perdana Pilkada Depok 2024 pada Minggu (3/11/2024).
Supian mengungkap, dirinya tidak langsung menjalankan perintah tersebut karena berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pengadaan insinerator, alat pengelola sampah, di penghujung tahun 2023 lalu.
“Sebetulnya saya nggak mau bicara tentang ini, tapi pernyataan Bu Ririn yang menyebut saya tidak mengeksekusi perintah Pak Wali, dan ini perlu diluruskan,” ucap Supian, di markas Betawi Ngumpul, Beji, Selasa (5/11/2024).
Supian menerangkan, bahwa saat menerima instruksi dari Wali Kota untuk mengalokasikan anggaran pengadaan insinerator melalui Belanja Tak Terduga (BTT), dirinya langsung mengoordinasikan hal tersebut dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok, sebagai pihak eksekutor.
“Teman-teman DLHK menyampaikan bahwa mereka belum siap karena kajian untuk alat tersebut belum ada,” beber Supian. Menurutnya, ada dua kajian penting yang harus dipenuhi, yakni kajian internal mengenai kebutuhan insinerator dan kajian pengadaan alatnya, belum tersedia saat itu.
“Kami harus tahu urgensi alat ini. Jangan sampai kita beli alat seharga Rp25 miliar, padahal ada yang seharga Rp5 miliar dengan fungsi serupa,” tegasnya.
Supian juga menyoroti rekomendasi merek insinerator tertentu dari pihak lain, yang menurutnya justru kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. “Ada yang merekomendasikan merek tertentu yang minta itu dibeli. Saya sampaikan bahwa alat ini tidak bisa langsung dibeli. Kita harus uji coba dulu,” katanya.
Uji coba dilakukan pada insinerator yang diklaim mampu mengolah hingga 20 ton sampah per hari. Namun, hasilnya jauh dari ekspektasi. “Saat uji coba di Pasar Cisalak, alat itu hanya mampu mengolah kurang dari 1 ton per hari, bahkan menimbulkan keluhan dari warga sekitar karena asapnya,” tutur Supian.
Ketidakpuasan warga terhadap dampak asap dari insinerator menjadi salah satu faktor yang menghambat eksekusi pengadaan alat tersebut. Supian menyebut bahwa DLHK juga mengalami kesulitan dalam menyampaikan kepada warga perihal dampak asap tersebut.
“Ini bukan masalah sederhana. Dampak lingkungan juga harus dipertimbangkan,” jelasnya lagi. Supian menegaskan bahwa rekomendasi pengadaan alat haruslah berdasarkan kualitas dan bukan sekadar pesanan.
“Kami ingin pemerintahan ini berjalan sesuai prosedur, siapapun yang direkomendasikan harus melalui uji kelayakan,” ujarnya, sembari menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak bisa diputuskan seperti membeli barang di toko.
Ketidakpastian terkait kualitas dan kemampuan insinerator tersebut, tambah Supian, menjadi alasan utama kenapa pengadaan alat tidak segera dieksekusi. “Dua kajian belum ada, dan hasil uji coba pun tidak memuaskan. Kami harus berhati-hati, terutama dalam menggunakan anggaran,” tegasnya.
Supian menyatakan bahwa dirinya menduga adanya intervensi dari pihak tertentu terkait rekomendasi vendor alat insinerator. “Saya menduga seperti itu. Karena saat Kadis DLHK saya minta cari yang terbaik, udah ada rekomendasi, katanya gitu,” ujarnya.
Supian menekankan bahwa semua langkahnya telah sesuai dengan prosedur dan pertimbangan yang matang. “Kalau alat tersebut memang bagus, tentu kita pertimbangkan, tapi hasil uji coba malah tidak sesuai klaim,” katanya.
Menanggapi kritik dari Ririn, Supian mengaku tak keberatan selama kritik tersebut berdasar dan paham akan konteks kebijakan pemerintahan. “Bu Ririn belum pernah masuk ke pemerintahan, jadi sebaiknya jangan langsung mengkritik tanpa memahami latar belakang kebijakan yang diambil,” ungkapnya.
Supian menilai bahwa kritikan yang tidak didasari pemahaman cukup hanya akan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Saya sampaikan permohonan maaf ke Bu Ririn, Bu Ririn kalau (mau) fokus (program), fokus saja, tidak tahu cerita kebelakang. Kenapa Bu Ririn yang harus ngomong, terkait tentang itu,” ujar Supian.
Supian kembali menegaskan, keputusan tidak mengeksekusi pengadaan insinerator di akhir 2023 murni didasarkan pada alasan teknis dan prosedural. “Kami tidak ingin menghamburkan anggaran. Ini bukan sekadar perintah, tapi soal dampak jangka panjang bagi warga Depok,” pungkasnya.
NASIONAL
Viral! Aksi ‘Julurkan Lidah’ Ririn Farabi Paslon no.1 di Debat Perdana Pilkada Depok 2024
FEM Indonesia, Depok – Debat Pilkada Depok 2024 yang digelar pada Minggu malam (03/11/2024) menjadi sorotan warga, khususnya di kota Depok.
Pasalnya, ketika pasangan calon (Paslon) nomor urut 01, Imam Budi Hartono – Ririn Farabi Arafiq, dan Paslon nomor urut 02, Supian Suri – Chandra Rahmansyah, saling adu gagasan mengenai solusi atas permasalahan kota.
Paslon Supian – Chandra terlihat lebih menguasai materi dalam sesi debat, sementara Paslon Imam – Ririn beberapa kali tampak memberikan jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan.
Hal ini membuat Paslon nomor 02 menyebut pasangan lawan mereka jaka sembung alias tidak nyambung.
Namun, aksi tak terduga dari Ririn Farabi Arafiq menjadi pusat perhatian. Saat Paslon Supian – Chandra sedang memaparkan program Universal Health Coverage (UHC), Ririn terlihat menjulurkan lidah atau “melet” ke arah kamera, yang langsung menuai kritikan tajam dari netizen yang menilai gerakan tersebut kurang sopan.
Kritik pedas juga disampaikan netizen yang mempertanyakan etika Ririn sebagai seorang dokter.
Beberapa netizen menilai Ririn terkesan sombong dan merasa paling pintar, sementara yang lain mengomentari bahwa Ririn dan pasangannya terlihat berbicara saat Paslon Supian-Chandra sedang menyampaikan argumen mereka.
Momen ini menjadi viral di media sosial, dengan banyak warga Depok mempertanyakan sikap dan perilaku Paslon Imam-Ririn selama debat berlangsung.
NASIONAL
Ngopi Pagi, Kementrian Kebudayaan jadi Harapan Baru Insan Film Indonesia
FEM Indonesia, Jakarta – Menteri Kebudayaan Dr. Fadli Zon, terus menggeber program kerjanya. Terbaru, kementerian ini mengundang insan film di Tanah Air pada Senin, (4/11/24).
Dalam diskusi Ngopi Pagi, Menteri Fadli Zon, menyampaikan apresiasi dan pandangannya mengenai perkembangan industri film lokal, dan dukungan pemerintah untuk memajukan sektor ini.
Menurutnya, sektor perfilman memang memiliki peluang besar dalam industri kreatif bagi republik Indonesia dan kancah internasional.
“Saya mendengar dari waktu ke waktu film Indonesia semakin banyak pemirsa, dan semakin tinggi apresiasinya. Tentu saya mengapresiasi insan perfilman yang menggerakkan semua itu,” ujar Fadli Zon kepada awak media usai diskusi di Kementrian Kebudayaan Lantai 3, Jakarta.
Menurutnya, industri perfilman Indonesia menunjukkan progresivitas, terlihat dari jumlah penonton film lokal yang terus meningkat hingga mencapai 61 juta lebih hingga September 2024 berdasarkan data Badan Perfilman Indonesia.
Kendati begitu, dengan beragamnya kebudayaan di Tanah Air, Fadli berharap para sineas bisa lebih dalam untuk mengeksplorasi peluang tersebut. Salah satunya dari segi narasi dan pendekatan visual yang diejawantahkan ke berbagai bentuk film, baik dokumenter, serial, atau feature.
“Sebagai penikmat film, mungkin yang perlu diperkuat di industri perfilman kita adalah bagaimana cerita dan skenarionya dikemas. Kalau dari segi penyutradaraan dan produser sudah sangat mumpuni,” ungkapnya.
Seiring meningkatnya antusiasme masyarakat, Fadli berharap industri perfilman bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus memanfaatkannya sebagai produk diplomasi budaya. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi para sineas dalam mengaktualisasikan gagasan tersebut.
Ke depannya, Fadli harap film-film karya sineas lokal bisa memenangkan ajang bergengsi di dunia sehingga industri ini bisa lebih ekspansif. “Saya melihat ini adalah tantangan ke depan untuk menghasilkan satu tingkat estetika yang tinggi dari dunia perfilman, bahkan penghargaan-penghargaan di kancah internasional,” lanjutnya.
Fadli menambahkan bahwa potensi cerita dari nusantara, termasuk cerita- cerita fiksi-kreatif dan yang mengandung nilai-nilai budaya, perlu lebih dieksplorasi. “Ke depan, kita berharap film Indonesia bisa mendapatkan penghargaan seperti Academy Awards, karena kita memiliki kekayaan cerita dan imajinasi yang kuat,” jelasnya.
Sementara Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha yang mendampingi mengatakan, pentingnya distribusi film yang lebih merata ke berbagai daerah di Tanah Air. Selain itu, terkait adanya sejumlah film sineas yang dibajak, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk segera diberantas.
“Terkait layar bioskop, jumlahnya memang masih kurang, Kita di pemerintah sebagai fasilitator, juga sedang menjajaki itu dan mencari solusinya. Kalau sudah tahu jumlah ideal dan kurangnya berapa kita bisa cari investor, dan yang lain untuk menambah,” katanya.
Kegiatan Menteri Kebudayan Fadli Zon terkait penguatan ekosistem perfilman Tanah Air juga dihadiri sejumlah insan perfilman seperti Hanung Bramantyo, Evry Joe dan banyak lagi.
Evry Joe mengatakan dalam sesi curhatanya kepada sang Menteri bahwa perfilman Indonesia harus mandiri di dalam negeri. Ia juga bangga dengan gebrakan yang dilakukan oleh Kementrian Kebudayaan yang dipimpin Fadli Zon.
“Ini gebrakan yang baru dengan mengumpulkan semua asosiasi dan stekholder perfilman untul diskusi sambil ngopi bareng dan kalau biaa ini harus terus dilaksanakan. Disini keluhan keluhan dari insan film itu tercapai. Dan selama ini ngga pernah tercapai kita insan film punya keluhan seperti layar film yang kurang, jadual film yang susah dan banyak lagi jadi disini peran pemerintah itu penting harus hadir,” papar Evry.
Evry sebagai produser dan aktor ingin pemerintah ingin mengelola ini semua tentang dunia perfilman dengan baik. “Ini ada era yang baru bahwa di Kepemimpinan Bapak Prabowo ada Kementrian khusus kebudayaan yang konsen bisa memikirkan seni dan budaya serta film di Indonesia,” pungkas Evry.
-
NASIONAL21 hours ago
Viral! Aksi ‘Julurkan Lidah’ Ririn Farabi Paslon no.1 di Debat Perdana Pilkada Depok 2024
-
NASIONAL6 days ago
3 Tewas dan 2 Luka-luka, Mobil tvOne Kecelakaan di Tol Jakarta – Pemalang KM 315
-
Selebriti7 days ago
Pamerkan Koleksi Jam Tangan Calvin Klein Reset yang Mendunia, Azka Corbuzier Bangga!
-
NASIONAL1 day ago
Supian Chadra tetap Kokoh di Lembaga Survei dan Debat Perdana Meski Diserang isu Alexis