Connect with us

NASIONAL

PWI Kota Depok Gandeng PLN Jamali Bantu Kembangkan UMKM “Warkop”

Published

on

FEM Indonesia, Depok – PLN UIP2B Jawa Madura Bali (JAMALI) mejajaki kerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Depok untuk mengembangkan usaha Warung Kopi PWI-PLN.

Saat ini usaha Warung Kopi diarea PWI Kota Depok sudah berjalan sejak 2016 dan akan dikembangkan menjadi warung kopi kekinian.

“Ini sebagai bentuk kemitraan PLN dengan PWI Kota Depok. Kami akan bantu pendanaan untuk pengembangan warung kopi yang ada di Kantor PWI Kota Depok,” ujar Assistant Manager (Asman) TISL dan Komunikasi PLN UIP2B JAMALI, Elvira Rosalina, Jum’at (11/3/2022).

Menurut Elvira, pihaknya akan membantu pembangunan warung kopi dengan konsep interior dan ekterior minimalis, elegan, eyecaching dan trendy atau kekinian. “Kami juga akan membantu peralatan proses pembuatan bubuk kopi dan biji kopi. Tentu kami juga akan bantu peralatan penunjang lainnya untuk proses pembuatan beragam minuman lainnya dan makanan ringan serta juga membantu penyediaan meja dan kursi untuk pembeli,” jelasnya.

Lanjut Elvira, pendanaan nantinya akan dikeluarkan dari CSR PLN yang konsern untuk pengembangan UMKM dari organisasi profesi seperti PWI. “Kami juga berharap PWI Kota Depok dapat mengelolanya dengan baik dan kedepan dapat berkembang dan memiliki banyak binaan UMKM di Kota Depok. Tentu PWI Kota Depok juga dapat menjembatani penyaluran CSR PLN ke APRA pelaku UMKM di Kota Depok,” tambahnya.

Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah mengatakan, mengapresiasi penyaluran dana CSR PLN ke usaha warung kopi PWI Kota Depok. “Kami akan berusaha mengembangkan usaha warung kopi ini dan juga siap membantu pengembangan UMKM di Kota Depok dengan melakukan pembinaan bersama PLN. Kami ucapkan terima kasih dengan terwujudnya kerja sama ini,” ucapnya

Untuk itu, lanjut Rusdy, pihaknya juga akan menggandeng workshop para warga binaan (narapidana) Rumah Tahanan (Rutan) Cilodong, Kota Depok. “Kami akan jembatani pihak PLN untuk membantu pengembangan usaha dan produksi kopi dari warga binaan Rutan Cilodong. Kami juga membantu pemasaran produksi kopi warga binaan Rutan Cilodong dengan merk Kreasi Anak Buih (Kerabu),” ungkapnya.

Kepala Kemanan Rutan Cilodong, Fauzi mengaku senang dapat bekerja sama dengan PWI Kota Depok untuk mengembangkan usaha dan produksi kopi Kerabu dengan menjembatani pedanaan dengan PLN.

“Tentu kami sangat berharap kerja sama ini dapat terwujud dan itu sangat membantu kami yang memang jadi program binaan bagi para warga binaan. Kami juga berharap usaha dan produksi Kopi Kerabu ini dapat berkembang dan dapat menguntungkan, bisa menjadi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

NASIONAL

Atasi Macet di Tugu Sawangan Depok, Rekayasa Lalu Lintas Mulai Jum’at 23 Mei

Published

on

FEM Indonesia, Depok – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok memastikan persiapan penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) di kawasan Simpang Tugu Batu Sawangan telah menunjukkan progres yang signifikan dan siap dilaksanakan pada Jumat (23/05/25). 

Sejumlah infrastruktur penunjang kini telah dibenahi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Kepala Dishub Kota Depok, Zamrowi, menyampaikan bahwa rapat koordinasi (rakor) lanjutan telah digelar hari ini untuk menyamakan persepsi dan merinci tahapan pelaksanaan MRLL. Ia menegaskan bahwa kesiapan lintas sektor telah berjalan optimal.

Camat dan lurah setempat, imbuhnya, telah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar mengenai rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan, serta mencetak banner sebagai media informasi.

“Di sisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah lebih dahulu melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) dan pemotongan tiang reklame yang mengganggu pandangan dan ketertiban,” ungkap Zamrowi dari depok.go.id, Rabu (21/05/25). 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) turut menyelesaikan pelapisan ulang jalan yang rusak dan tidak rata, serta melaksanakan normalisasi dan perbaikan sistem drainase di sepanjang ruas terdampak.

Sementara itu, Dishub Kota Depok hari ini telah memasang rambu-rambu lalu lintas di sejumlah titik strategis. “Kami juga menyiapkan barrier yang akan mulai dipasang pada hari Jumat sebagai bagian dari pengaturan pengalihan arus lalu lintas,” ujarnya. 

Zamrowi menambahkan, pelaksanaan MRLL di Tugu Batu Sawangan nantinya akan dikawal langsung oleh petugas gabungan dari Dishub, Polsek, dan Polres. Kehadiran petugas ini bertujuan untuk membantu pengalihan arus, memastikan kelancaran mobilitas warga, serta mengantisipasi potensi pelanggaran seperti kendaraan yang melawan arah.

“Dengan koordinasi yang solid antarperangkat daerah, kami optimis penerapan rekayasa lalu lintas di Simpang Tugu Batu dapat berjalan efektif dan memberi dampak positif bagi masyarakat,” tutupnya.

Continue Reading

Ekonomi & Bisnis

APSENDO Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Penghapusan Impor Ethanol Tanpa Seleksi

Published

on

FEM Indonesia, Jakarta – Sikap pemerintah yang berinisiatif meniadakan persyaratan Persetujuan Impor (PI) bagi produk ethanol dengan kode Harmonized System (HS) 2207 menuai tanggapan.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDO), Izmirta Rachman, kebijakan rencana penghapusan PI untuk seluruh golongan ethanol dalam HS Code 2207 tersebut membuat pihaknya sangat khawatir jika benar-benar dilaksanakan.

“Kebijakan ini, jika tidak dikelola dengan kehati-hatian dan tanpa pembedaan yang jelas, akan menjadi hantaman berat bagi industri ethanol nasional yang telah melakukan investasi signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian negara. Kami memahami keinginan pemerintah untuk melancarkan arus perdagangan, namun kelonggaran impor ini seharusnya tidak mengorbankan eksistensi industri strategis di negeri sendiri,” katanya di Jakarta, Selasa (20/5).

Jika, lanjutnya, kebijakan itu diterapkan tanpa pertimbangan selektif berdasarkan jenis ethanol dan peruntukannya maka berpotensi besar meruntukan pilar-pilar industri ethanol di tanah air.

“Jelas kebijakan ini akan mengancam keberlanjutan sektor pergulaan nasional, serta memberikan dampak buruk secara langsung kepada para petani tebu. Lebih jauh, asosiasi melihat bahwa pelonggaran aturan impor ini terkesan hanya menitikberatkan pada kemudahan pemasukan barang dari luar negeri tanpa adanya timbal balik berupa kemudahan ekspor, sehingga menimbulkan tanda tanya besar mengenai keberpihakan pemerintah terhadap kemajuan industri dalam negeri,” tuturnya.

APSENDO juga menilai bila penghapusan kewajiban Persetujuan Impor (PI) untuk seluruh jenis ethanol tanpa pertimbangan yang cermat berpotensi memicu dampak signifikan bagi keberlangsungan industri dan stabilitas ekonomi nasional. Pun dampak lain seperti potensi hilangnya lapangan kerja, investasi lokal di sektor industri yang menggunakan ethanol jika pasar domestik dibanjiri produk impor.

Sedangkan potensi dampak negatif deregulasi impor ethanol, APSENDO mendesak pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih terukur yaitu pendekatan diferensial berdasarkan kode HS.

“Untuk HS 2207.20.11 (fuel grade ethanol), impor dapat dipertimbangkan secara terbatas dan dengan pengawasan ketat demi mendukung program biofuel nasional, dengan prioritas utama tetap pada pemanfaatan pasokan dalam negeri,”  kata  Izmirta.

“Sementara itu, untuk HS 2207.10.00 dan HS 2207.20.19 (ethanol industri & teknis), APSENDO merekomendasikan agar kewajiban Persetujuan Impor (PI) tetap diberlakukan. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan industri ethanol lokal, melindungi sektor pergulaan nasional, serta menjamin kesejahteraan petani tebu. Kami berpandangan bahwa deregulasi di ranah ekspor ethanol justru lebih mendesak untuk direalisasikan, mengingat saat ini ekspor ethanol masih dibebani persyaratan Persetujuan Ekspor (PE) dan Laporan Surveyor (LS) yang dinilai menghambat daya saing di pasar global” tambahnya.

Karena itu, APSENDO mengimbau pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terkait kebijakan deregulasi ini, melainkan melibatkan para pemangku kepentingan industri ethanol dalam dialog yang konstruktif dan didasarkan pada data yang akurat.

“Asosiasi berkeyakinan bahwa deregulasi yang tidak terukur hanya akan menghasilkan efisiensi semu dan berpotensi merusak ketahanan ekonomi nasional pada sektor yang memiliki nilai strategis ini,” imbuh Izmirta.

Untuk diketahui, ethanol memiliki beragam klasifikasi HS Code yang berbeda. Pertama, HS Code 2207.20.11 adalah ethanol denaturasi > 99% (fuel grade) untuk biofuel, yang impornya masih mungkin dipertimbangkan secara terbatas melalui kajian mendalam. Kedua HS Code 2207.10.00 adalah ethanol tidak denaturasi yang umum digunakan dalam farmasi, industri makanan dan minuman serta pengolahan sampah. Ketiga HS Code 2207.20.19 mencakup ethanol denaturasi lainnya untuk kosmetik, keperluan rumah tangga dan berbagai aplikasi teknis industri. [foto : dokumentasi/teks : denim]

Continue Reading

NASIONAL

Meski Ada Penolakan, Wali Kota Depok Siapkan Rumah Didik Anak di SDN Pondok Cina 1

Published

on

FEM Indonesia, Depok – Wali Kota Depok, Supian Suri menunjukkan komitmennya terhadap anak-anak istimewa atau yang berkebutuhan khusus di Kota Depok. 

Untuk mendorong kemandirian di dalam diri mereka, Wali Kota Depok Supian Suri pun bertekad membentuk Rumah Didik Anak. Rencananya, lokasi Rumah Didik Anak ini akan disiapkan di bangunan eks SDN Pondok Cina 1.

“Saya melihat ruang untuk anak istimewa sangat dibutuhkan, maka mohon izin InsyaAllah SDN Pondok Cina 1 digunakan untuk rumah didik anak istimewa,” kata Supian Suri dikutip dari depok.go.id.

Menurutnya, agar hidup mandiri penting memberikan kepercayaan diri, kesempatan untuk mencoba, dan dukungan yang tepat bagi anak-anak istimewa. Di rumah didik anak istimewa, lanjutnya, anak-anak akan dilatih dan belajar sesuai minat, bakat dan kemampuan mereka. Khususnya membangun jiwa kewirausahaan.

“Secara formal SLB (Sekolah Luar Biasa) itu menjadi wadah mereka belajar, tapi ini lebih kepada pengembangan enterpreneur, keterampilan, kemandirian mereka di rumah didik anak istimewa. Kita akan hadirkan para pelatih yang bisa mengajarkan mereka, melayani mereka di luar pendidikan formal,” papar ungkap Supian Suri.

Supian mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok ingin mencontoh Pemkot Surabaya yang telah mempunyai program tersebut. Dirinya juga sudah berkunjung ke Rumah Anak Prestasi di Kota Surabaya.

Terkait waktu pelaksanaan, Supian Suri menyampaikan proses renovasi akan dilakukan secepatnya.

“Kita akan rekrut instruktur-instrukturnya yang bisa melakukan ini, termasuk psikolognya, termasuk layanan kesehatannya, nanti setelah itu baru kita buka. Saya yakin ini awal tahun depan, kita sudah bisa memberikan layanan buat mereka,” tandas Supian Suri.

Sementara Politisi Gerindra Kota Depok, Hamzah menyanggah pernyataan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut pernyataan Wali Kota Depok, Supian Suri terkait eks Gedung SDN Pondok Cina 1 menjadi polemik di DPRD Depok.

Hamzah menegaskan bahwa kebijakan Wali Kota Depok telah mendapatkan persetujuan dari mayoritas Partai dan Aleg di DPRD Kota Depok. Ia jelaskan hampir semua setuju akan kebijakan yang dikeluarkan wali kota.

“Jika teman PKS tidak setuju itu adalah hak politiknya masing-masing. Itu sah sah saja,” kata Hamzah.

Menurut Hamzah, kebijakan yang dikeluarkan Wali Kota Depok, Supian Suri tentang eks Gedung SDN Pocin 1 adalah mengikuti Inpres no 1 tahun 2025 tengan efisiensi anggaran. Sehingga kata Hamza, Wali Kota Depok tidak melanggar konstitusi.

Di Inpres no 1 tahun 2025, jelas Hamzah, terdapat aturan entang Efisiensi Anggaran Dalam Pelaksanaan Pedapatan dan Belanja Negara & Anggaran Pendapatan belanja Daerah, dimana Inpres tersebut meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran tahun 2025. [foto: diskominfodepok]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending