Connect with us

NASIONAL

Supian Suri Bongkar Cerita Kenapa tak Jalankan Perintah, Begini Sebenarnya!

Published

on

FEM Indonesia, Depok – Calon Wali Kota Depok nomor urut 2, Supian Suri, akhirnya buka suara seputar tudingan sainganya di Pilkada Depok, yang menyatakan bahwa dirinya tidak menjalankan perintah Wali Kota saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). 

Pernyataan ini disampaikan Supian Suri setelah Ririn mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kinerja Supian dalam debat perdana Pilkada Depok 2024 pada Minggu (3/11/2024).

Supian mengungkap, dirinya tidak langsung menjalankan perintah tersebut karena berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pengadaan insinerator, alat pengelola sampah, di penghujung tahun 2023 lalu. 

“Sebetulnya saya nggak mau bicara tentang ini, tapi pernyataan Bu Ririn yang menyebut saya tidak mengeksekusi perintah Pak Wali, dan ini perlu diluruskan,” ucap Supian, di markas Betawi Ngumpul, Beji, Selasa (5/11/2024).

Supian menerangkan, bahwa saat menerima instruksi dari Wali Kota untuk mengalokasikan anggaran pengadaan insinerator melalui Belanja Tak Terduga (BTT), dirinya langsung mengoordinasikan hal tersebut dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok, sebagai pihak eksekutor. 

“Teman-teman DLHK menyampaikan bahwa mereka belum siap karena kajian untuk alat tersebut belum ada,” beber Supian. Menurutnya, ada dua kajian penting yang harus dipenuhi, yakni kajian internal mengenai kebutuhan insinerator dan kajian pengadaan alatnya, belum tersedia saat itu. 

“Kami harus tahu urgensi alat ini. Jangan sampai kita beli alat seharga Rp25 miliar, padahal ada yang seharga Rp5 miliar dengan fungsi serupa,” tegasnya.

Supian juga menyoroti rekomendasi merek insinerator tertentu dari pihak lain, yang menurutnya justru kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. “Ada yang merekomendasikan merek tertentu yang minta itu dibeli. Saya sampaikan bahwa alat ini tidak bisa langsung dibeli. Kita harus uji coba dulu,” katanya.

Uji coba dilakukan pada insinerator yang diklaim mampu mengolah hingga 20 ton sampah per hari. Namun, hasilnya jauh dari ekspektasi. “Saat uji coba di Pasar Cisalak, alat itu hanya mampu mengolah kurang dari 1 ton per hari, bahkan menimbulkan keluhan dari warga sekitar karena asapnya,” tutur Supian.

Ketidakpuasan warga terhadap dampak asap dari insinerator menjadi salah satu faktor yang menghambat eksekusi pengadaan alat tersebut. Supian menyebut bahwa DLHK juga mengalami kesulitan dalam menyampaikan kepada warga perihal dampak asap tersebut. 

“Ini bukan masalah sederhana. Dampak lingkungan juga harus dipertimbangkan,” jelasnya lagi. Supian menegaskan bahwa rekomendasi pengadaan alat haruslah berdasarkan kualitas dan bukan sekadar pesanan. 

“Kami ingin pemerintahan ini berjalan sesuai prosedur, siapapun yang direkomendasikan harus melalui uji kelayakan,” ujarnya, sembari menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak bisa diputuskan seperti membeli barang di toko.

Ketidakpastian terkait kualitas dan kemampuan insinerator tersebut, tambah Supian, menjadi alasan utama kenapa pengadaan alat tidak segera dieksekusi. “Dua kajian belum ada, dan hasil uji coba pun tidak memuaskan. Kami harus berhati-hati, terutama dalam menggunakan anggaran,” tegasnya.

Supian menyatakan bahwa dirinya menduga adanya intervensi dari pihak tertentu terkait rekomendasi vendor alat insinerator. “Saya menduga seperti itu. Karena saat Kadis DLHK saya minta cari yang terbaik, udah ada rekomendasi, katanya gitu,” ujarnya.

Supian menekankan bahwa semua langkahnya telah sesuai dengan prosedur dan pertimbangan yang matang. “Kalau alat tersebut memang bagus, tentu kita pertimbangkan, tapi hasil uji coba malah tidak sesuai klaim,” katanya.

Menanggapi kritik dari Ririn, Supian mengaku tak keberatan selama kritik tersebut berdasar dan paham akan konteks kebijakan pemerintahan. “Bu Ririn belum pernah masuk ke pemerintahan, jadi sebaiknya jangan langsung mengkritik tanpa memahami latar belakang kebijakan yang diambil,” ungkapnya.

Supian menilai bahwa kritikan yang tidak didasari pemahaman cukup hanya akan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Saya sampaikan permohonan maaf ke Bu Ririn, Bu Ririn kalau (mau) fokus (program), fokus saja, tidak tahu cerita kebelakang. Kenapa Bu Ririn yang harus ngomong, terkait tentang itu,” ujar Supian.

Supian kembali menegaskan, keputusan tidak mengeksekusi pengadaan insinerator di akhir 2023 murni didasarkan pada alasan teknis dan prosedural.  “Kami tidak ingin menghamburkan anggaran. Ini bukan sekadar perintah, tapi soal dampak jangka panjang bagi warga Depok,” pungkasnya.

NASIONAL

Ringankan Beban Warga, Gubernur DKI Jakarta Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp2 Miliar

Published

on

By

FEM Indonesia, Jakarta – Pemerintah DKI Jakarta mengumumkan bahwa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar dan apartemen atau rumah susun dengan NJOP di bawah Rp650 juta. Keputusan tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang diteken pada 25 Maret 2025.

“Untuk NJOP di bawah Rp2 miliar, maka PBB-nya kita bebaskan. Untuk NJOP di bawah Rp650 juta untuk apartemen, rumah susun dan sebagainya, PBB-nya kita bebaskan,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Menurut Pramono, kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang tinggal di rumah susun atau apartemen dengan NJOP yang relatif rendah. Menurutnya, sebagian besar rumah susun di Jakarta memiliki NJOP di bawah Rp650 juta sehingga pemilik akan mendapatkan manfaat dari pembebasan PBB ini.

“Dengan demikian hampir sebagian PBB yang ada, warga Jakarta kecuali orang-orang mampu, maka kami gratiskan,” tutur Pramono.

Pembebasan PBB ini akan segera disosialisasikan kepada masyarakat. Namun untuk rumah kedua dengan NJOP di bawah Rp2 miliar, pembebasan PBB hanya berlaku sebesar 50%, sedangkan untuk rumah ketiga dan seterusnya, PBB akan dikenakan penuh. “Jadi NJOP di bangunan pertama kita bebaskan penuh, kalau NJOP untuk rumah kedua maka 50%, rumah ketiga sepenuhnya bayar karena dia sudah mampulah,” kata dia.

Pramono juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengelola keuangan daerah dengan baik dan memprioritaskan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat menengah ke bawah.

Continue Reading

Headline

Gandeng Tim Kuasa Hukum, RK Jawab Tudingan Hamili Model Majalah Dewasa

Published

on

FEM Indonesia – Dihebohkan dengan isu seputar asmara diam diam dengan model majalah dewasa hingga punya anak, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara. Pria yang akrab disapa kang emil ini mengklarifikasi dan mengaku pernah bertemu dengan perempuan tersebut satu kali. Namun dia membantah memiliki anak dari perempuan itu. Begini klarifikasi RK melalui akun instragramnya.

“Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang,” tulis RK pada hari Kamis (27/3).

RK menyebut permasalahan dengan perempuan itu sudah diselesaikan empat tahun lalu. “Sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan,” katanya. Saat bertemu, RK juga menegaskan bahwa perempuan itu sudah hamil terlebih dulu.

“Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali. Dan Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi, atas motivasi yang saya tidak pahami. semoga yang bersangkutan diberikan hidayah, tulis RK.

Atas kehebohan isu ini, RK mengatakan bakal menggandeng tim hukum untuk menyelesaikan masalah yang disebutnya sebagai fitnah. Dan menyebut akan memperlihatkan bukti-bukti terkait hubungannya dengan perempuan itu pada waktu yang dibutuhkan.

“Untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum, untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan,” tegasnya. RK mengakhiri tulisan klarifikasinya dengan menyampaikan permohonan maaf atas dosa dan kekhilafan yang pernah ia perbuat. 

“Dan mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia, dan semua yang membaca berita bisa tabbayun dengan jernih. Apalagi ini saat bulan suci Ramadhan,” tutupnya. [foto: instagramridwankamil]

Continue Reading

NASIONAL

Bayar Zakat Melalui Baznas, Presiden Prabowo : “Menghindarkan hidup dari sifat kikir!”

Published

on

FEM Indonesia, Jakarta Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming membayar zakat fitrah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dalam pelaksanaan Zakat Istana bertajuk Cahaya Zakat: Keajaiban Muzaki dan Mustahik, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Pelaksanaan Zakat Istana ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Tinggi Negara, Direksi BUMN, Pejabat Kementerian Lembaga, serta para kepala daerah yang bersama-sama menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

Penyerahan zakat Presiden dan Wapres diterima oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad sebagaimana kewajiban amil mendoakan muzaki.

Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan, “Dengan berzakat, kita dapat berbagi dengan sesama, menolong kaum dhuafa, meringankan beban hidup mereka, dan menghindarkan hidup dari sifat kikir.”

“Berzakat adalah cerminan sikap gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial serta pemerataan kesejahteraan. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT,” katanya.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi kinerja BAZNAS. “Saya menghormati kerja keras saudara-saudara di BAZNAS yang juga diapresiasi di luar negeri, di Palestina, di Timur Tengah. Pekerjaan BAZNAS sangat dihormati, dan BAZNAS selalu hadir di tempat yang sulit. Terima kasih BAZNAS.”

Presiden Prabowo berharap, pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS harus dilakukan secara transparan dan efektif, harus sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang sebersih-bersihnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Zakat Istana yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Hari ini Kamis, 27 Maret 2025, bertepatan dengan 27 Ramadhan 1446 H merupakan hari yang sangat istimewa dan membanggakan bagi kita semua. Kita patut bersyukur atas perkenan Bapak Presiden Prabowo untuk melanjutkan jejak baik dalam pelaksanaan Zakat Istana bersama Bapak Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, serta didampingi oleh segenap pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet Merah Putih, serta panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan BUMN,” ujar Kiai Noor.

Menurutnya, momentum Zakat Istana hari ini menjadi pengingat kuat akan akar spiritual dan sosial dari zakat itu sendiri.

“Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada BAZNAS untuk mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Kepercayaan ini mencerminkan kepedulian negara terhadap pemenuhan kewajiban keagamaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Noor juga menyampaikan kinerja pengelolaan zakat dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2021–2024 yang semakin meningkat. “Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah tahun 2021 sebesar Rp14 triliun, tahun 2022 sebesar Rp22,4 triliun, tahun 2023 sebesar Rp32,3 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp40,4 triliun, dan target tahun 2025 ini sebesar Rp50 triliun,” ujarnya.

Sementara pengumpulan BAZNAS RI (pusat) sendiri tahun 2021 sebesar Rp517 miliar, tahun 2022 sebesar Rp634 miliar, tahun 2023 sebesar Rp882 miliar, tahun 2024 sebesar Rp1,12 triliun, dan target tahun 2025 sebesar Rp1,35 triliun.

“Adapun penyalurannya, pada tahun 2021, jumlah penyaluran zakat sebesar Rp14,04 triliun, tahun 2022 sebesar Rp21,6 triliun, tahun 2023 sebesar Rp31,2 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp39,5 triliun. Sementara penyaluran BAZNAS RI (pusat) tahun 2021 sebesar Rp501 miliar, tahun 2022 sebesar Rp756 miliar, tahun 2023 sebesar Rp675 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp1,07 triliun,” jelasnya.

Setiap tahun, kata Kiai Noor, BAZNAS mengusung tema yang berbeda yang diharapkan dapat memberikan dampak nyata. Pada tahun 2021 dan 2022 “Cinta Zakat”, tahun 2023 “Berkah Berzakat.”

“Pada tahun 2024 ‘Nikmat Berzakat’ dan tahun 2025 ini sengaja kami mengusung untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan tema ‘Cahaya Zakat’. Tema ini sebagai simbol kekuatan dan cita-cita Bapak Presiden untuk menerangi masyarakat Indonesia dan Insya Allah dunia,” ucapnya.

Kiai Noor menambahkan, pihaknya mengajak seluruh elemen bangs baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk bersinergi dalam menjadikan zakat sebagai pilar pembangunan. “Mari kita terus berzakat dengan penuh keikhlasan, karena didalamnya terkandung keberkahan bagi kita semua.”

Kegiatan penyerahan zakat presiden dan wakil presiden serta para menteri dan pejabat pemerintah ini turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending