FEM Indonesia, Depok – Calon Wali Kota Depok nomor urut 2, Supian Suri, akhirnya buka suara seputar tudingan sainganya di Pilkada Depok, yang menyatakan bahwa dirinya tidak menjalankan perintah Wali Kota saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). 

Pernyataan ini disampaikan Supian Suri setelah Ririn mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kinerja Supian dalam debat perdana Pilkada Depok 2024 pada Minggu (3/11/2024).

Supian mengungkap, dirinya tidak langsung menjalankan perintah tersebut karena berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pengadaan insinerator, alat pengelola sampah, di penghujung tahun 2023 lalu. 

“Sebetulnya saya nggak mau bicara tentang ini, tapi pernyataan Bu Ririn yang menyebut saya tidak mengeksekusi perintah Pak Wali, dan ini perlu diluruskan,” ucap Supian, di markas Betawi Ngumpul, Beji, Selasa (5/11/2024).

Supian menerangkan, bahwa saat menerima instruksi dari Wali Kota untuk mengalokasikan anggaran pengadaan insinerator melalui Belanja Tak Terduga (BTT), dirinya langsung mengoordinasikan hal tersebut dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok, sebagai pihak eksekutor. 

“Teman-teman DLHK menyampaikan bahwa mereka belum siap karena kajian untuk alat tersebut belum ada,” beber Supian. Menurutnya, ada dua kajian penting yang harus dipenuhi, yakni kajian internal mengenai kebutuhan insinerator dan kajian pengadaan alatnya, belum tersedia saat itu. 

“Kami harus tahu urgensi alat ini. Jangan sampai kita beli alat seharga Rp25 miliar, padahal ada yang seharga Rp5 miliar dengan fungsi serupa,” tegasnya.

Supian juga menyoroti rekomendasi merek insinerator tertentu dari pihak lain, yang menurutnya justru kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. “Ada yang merekomendasikan merek tertentu yang minta itu dibeli. Saya sampaikan bahwa alat ini tidak bisa langsung dibeli. Kita harus uji coba dulu,” katanya.

Uji coba dilakukan pada insinerator yang diklaim mampu mengolah hingga 20 ton sampah per hari. Namun, hasilnya jauh dari ekspektasi. “Saat uji coba di Pasar Cisalak, alat itu hanya mampu mengolah kurang dari 1 ton per hari, bahkan menimbulkan keluhan dari warga sekitar karena asapnya,” tutur Supian.

Ketidakpuasan warga terhadap dampak asap dari insinerator menjadi salah satu faktor yang menghambat eksekusi pengadaan alat tersebut. Supian menyebut bahwa DLHK juga mengalami kesulitan dalam menyampaikan kepada warga perihal dampak asap tersebut. 

“Ini bukan masalah sederhana. Dampak lingkungan juga harus dipertimbangkan,” jelasnya lagi. Supian menegaskan bahwa rekomendasi pengadaan alat haruslah berdasarkan kualitas dan bukan sekadar pesanan. 

“Kami ingin pemerintahan ini berjalan sesuai prosedur, siapapun yang direkomendasikan harus melalui uji kelayakan,” ujarnya, sembari menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak bisa diputuskan seperti membeli barang di toko.

Ketidakpastian terkait kualitas dan kemampuan insinerator tersebut, tambah Supian, menjadi alasan utama kenapa pengadaan alat tidak segera dieksekusi. “Dua kajian belum ada, dan hasil uji coba pun tidak memuaskan. Kami harus berhati-hati, terutama dalam menggunakan anggaran,” tegasnya.

Supian menyatakan bahwa dirinya menduga adanya intervensi dari pihak tertentu terkait rekomendasi vendor alat insinerator. “Saya menduga seperti itu. Karena saat Kadis DLHK saya minta cari yang terbaik, udah ada rekomendasi, katanya gitu,” ujarnya.

Supian menekankan bahwa semua langkahnya telah sesuai dengan prosedur dan pertimbangan yang matang. “Kalau alat tersebut memang bagus, tentu kita pertimbangkan, tapi hasil uji coba malah tidak sesuai klaim,” katanya.

Menanggapi kritik dari Ririn, Supian mengaku tak keberatan selama kritik tersebut berdasar dan paham akan konteks kebijakan pemerintahan. “Bu Ririn belum pernah masuk ke pemerintahan, jadi sebaiknya jangan langsung mengkritik tanpa memahami latar belakang kebijakan yang diambil,” ungkapnya.

Supian menilai bahwa kritikan yang tidak didasari pemahaman cukup hanya akan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Saya sampaikan permohonan maaf ke Bu Ririn, Bu Ririn kalau (mau) fokus (program), fokus saja, tidak tahu cerita kebelakang. Kenapa Bu Ririn yang harus ngomong, terkait tentang itu,” ujar Supian.

Supian kembali menegaskan, keputusan tidak mengeksekusi pengadaan insinerator di akhir 2023 murni didasarkan pada alasan teknis dan prosedural.  “Kami tidak ingin menghamburkan anggaran. Ini bukan sekadar perintah, tapi soal dampak jangka panjang bagi warga Depok,” pungkasnya.