NASIONAL
Wakil Walikota Depok Larang Pelajar Bawa Motor Sendiri ke Sekolah, ini Alasanya!

FEM Indonesia, Depok – Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok, Chandra Rahmansyah, menyampaikan komitmennya dalam mendukung keselamatan pelajar di Kota Depok. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah menegaskan pelarangan bagi pelajar di bawah usia 17 tahun membawa kendaraan bermotor ke sekolah.
“Terkait pelajar di bawah 17 tahun, memang sesuai aturan yang berlaku, mereka yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dilarang membawa kendaraan. Dan saya sangat mendukung arahan Bapak Gubernur Jawa Barat soal larangan ini,” ujar Chandra usai menghadiri kegiatan serah terima bus sekolah, Kamis (10/04/25).
Tak hanya bagi pelajar yang belum memiliki SIM, Chandra juga menyarankan agar pelajar yang sudah memiliki SIM tetap tidak membawa kendaraan pribadi ke sekolah. “Sebaiknya pelajar tidak perlu membawa kendaraan, apalagi sudah ada alternatif transportasi seperti bus sekolah. Ini demi keselamatan dan juga mengurangi kemacetan,” tambahnya.
Pemkot Depok mendapat hibah satu unit bus bantuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang digunakan untuk bus sekolah. Hibah tersebut didapat setelah pada tahun 2024 Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok berhasil mendapat penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang merupakan penghargaan tertinggi di sektor transportasi.
“Hibah ini adalah bentuk dukungan konkret dalam meningkatkan layanan transportasi publik bagi masyarakat usia sekolah,” ujar Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah
Bus sekolah tersebut memiliki kapasitas 16 tempat duduk dan telah disiapkan rute pelayanannya berdasarkan kajian “Rute Aman Sekolah” yang dibuat oleh Dishub Depok. [sumber: depokgoid]
NASIONAL
Tommy Kurniawan Serap Aspirasi Masyarakat Bogor Terkait Ekonomi Kerakyatan Berkeadilan

FEM Indonesia, Bogor – Kegiatan dalam menyerap aspirasi masyarakat digelar Anggota DPR RI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan di Graha Lariss, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/4/2025). Kegiatan tersebut mengusung tema “Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”.
Menurut pria yang akrab disapa Tomkur ini, dirinya merasa perlu untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan ekonomi yang berkeadilan, sesuai dengan Pasal ke-5 Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Menurutnya, hal ini penting karena pondasi ekonomi sebuah bangsa dimulai dari ekonomi kerakyatan secara merata. Karena itulah, peserta yang hadir pun banyak dari para pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Kita kumpul disini untuk diskusi sekaligus menyerap apa yang ingin disampaikan masyarakat, terutama pengusaha UMKM. Tema ini kita buat karena kita tahu semua, setiap warga harus mendapat kesempatan yang adil untuk maju, tanpa terkecuali terutama dalam sektor ekonomi untuk membangun bangsa,” ungkap Tommy Kurniawan.
“Kita juga ingin memastikan pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan. Kesejahteraan harus bisa dirasakan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ini sesuai dengan Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, pengusaha UMKM, Pak Didi dan Ibu Yuyun menyampaikan aspirasinya terkait dengan pembiayaan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Termasuk dengan perhatian pemerintah agar semakin intens memudahkan permodalam kepada UMKM termasuk dengan pengembalian yang bisa meringankan pengusaha kecil. Termasuk juga memberi pendampingan dalam hal pemasaran produknya agar dapat menyebar secara luas.
Menanggapi hal tersebut, Legislator PKB ini akan berusaha keras untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terutama UMKM agar produknya dapat tersebar secara luas dan juga permodalan serta pengembalian secara mudah dan diringankan.
“InshaAllah, komitmen kita bersama untuk terus menjaga dan membantu Bapak dan Ibu pengusaha UMKM agar terus bertahan dalam usahanya dan berkembang secara baik. Seluruh aspirasi ini akan kitab awa dalam rapat dengan pendapat kami kepada pemerintah,” tandas Tommy Kurniawan.
NASIONAL
Menunggu Mutasi Rotasi Promosi di Kamis Keramat, ASN Pemkot Depok, Cemas?

FEM Indonesia, Depok – Isu mutasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kabarnya membuat Aparatur Sipil Negara (ASN), cemas?. Pasalnya, promosi jabatan berarti peningkatan tanggung jawab, sementara kinerja buruk bisa berujung pada penurunan posisi ke jabatan paling dasar (demotion).
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan akan digelar pada Kamis, 24 April 2025.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Rahman Pujiarto, menyatakan bahwa proses mutasi saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Prosesnya memang sesuai ketentuan, yakni harus ada izin dari Kemendagri minimal enam bulan setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ujarnya, Rabu (23/4/2025).
Rahman menjelaskan, pihaknya telah mengajukan nama-nama ASN yang diusulkan untuk mutasi, rotasi, maupun promosi. Namun, ia belum bisa memastikan apakah permohonan tersebut telah disetujui oleh Kemendagri.
“Kami sudah mengajukan, tetapi apakah sudah disetujui atau belum, kami masih perlu cek kembali,” ungkapnya. Ia juga belum bisa mengungkapkan detail jumlah atau nama-nama ASN yang akan dimutasi. “Tunggu saja, nanti akan diumumkan,” tambahnya.
Kebijakan Baru: Promosi Tak Lagi Kaku
Wali Kota Depok, H. Supian Suri, secara terbuka menyampaikan arah kebijakan baru dalam penataan jabatan ASN. Ia menegaskan, sistem promosi kini tidak lagi harus mengikuti alur struktural secara ketat. “Kita merespons tantangan pasca-transformasi jabatan struktural ke fungsional. Banyak potensi ASN muda yang tertahan oleh aturan lama. Maka kami sesuaikan dengan regulasi kepegawaian terbaru,” jelas Supian.
Ia menjelaskan, kini tidak ada lagi perbedaan teknis antara eselon IV A dan IV B, atau antara III A dan III B. Semua diklasifikasikan ke dalam jabatan pengawas, administrator, dan pimpinan tinggi. “Dengan skema ini, seorang Sekretaris Kelurahan (sekel) bisa langsung menjadi Camat tanpa harus jadi Lurah terlebih dahulu,” ujarnya.
Namun, Supian juga menegaskan bahwa sistem baru ini tetap berbasis kinerja. “Siapa yang tidak menunjukkan kinerja maksimal, tetap bisa diturunkan. Pak Lurah atau Bu Lurah bisa saja kembali ke posisi Kepala Seksi, atau Sekretaris Kelurahan,” tandasnya.
NASIONAL
BAZNAS RI Beri Layanan Kesehatan Mata dan Vaksinasi Influenza Gratis bagi Mustahik

FEM Indonesia, Jakarta – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI kembali menyediakan layanan pemeriksaan mata dan vaksinasi influenza gratis bagi para amil dan mustahik, yang digelar di Rumah Sehat BAZNAS (RSB), Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program pemeriksaan mata dalam rangka Gerakan Mata Sehat dan pemberian vaksin influenza gratis, yang didukung oleh PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) melalui Sedekah Konsumen Alfamidi periode November–Desember 2024, dan turut bekerja sama dengan Yayasan Amal Mata Indonesia dan Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN).
Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan MA, mengatakan, program ini menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pendekatan berbasis kesehatan.
“Melalui program ini, kami ingin memastikan para amil, relawan, dan mustahik dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk ibadah, dengan kondisi kesehatan yang prima, khususnya penglihatan dan daya tahan tubuh,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Ia mengungkapkan, sebanyak 200 penerima manfaat mendapat layanan pemeriksaan mata dan kacamata gratis, sementara 50 orang mendapatkan vaksinasi influenza tanpa biaya.
Dijelaskannya, layanan pemeriksaan mata dan vaksinasi influenza sebelumnya telah dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan. Namun, masih banyak amil dan relawan yang belum sempat mengikuti karena kesibukan persiapan Ramadhan. Oleh karena itu, kegiatan ini digelar sebagai tahap lanjutan untuk menjawab tingginya antusiasme masyarakat terhadap program serupa.
Ke depan, kata Saidah, pihaknya berencana menggelar tahap ketiga program serupa, dengan fokus pemeriksaan mata dan vaksinasi di wilayah Jakarta. Dan juga tetap membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami berharap dengan hadirnya layanan kesehatan gratis ini masyarakat bisa tetap sehat dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan sosial pasca-Ramadhan,” ucapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Divisi Kesehatan BAZNAS RI, Siti Masturoh, menjelaskan, program ini merupakan lanjutan tahap pertama yang telah memberikan bantuan 10.500 kaca mata gratis dan 1.309 penerima manfaat vaksinasi.
“Khusus untuk tahap kedua ini, kami melayani 200 penerima manfaat untuk pemeriksaan mata yang mengalami masalah refraksi seperti rabun jauh (miopia), rabun dekat (hipermetropia), dan astigmatisme dan sebanyak 50 orang untuk vaksinasi. Ini merupakan batch lanjutan khusus Jakarta,” kata Siti.
“Melihat antusiasme yang tinggi, kemungkinan besar akan ada tahap ketiga untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat dalam waktu dekat,” ucapnya.
-
NASIONAL7 days ago
Alumni 92 IISIP Jakarta, Gelar Halal Bihalal & Kegiatan Sosial di Cafe Teras Ngerumpi
-
NASIONAL6 days ago
Hari Paskah 2025, Kapolres Depok Cek Keamanan Sejumlah Gereja
-
NASIONAL7 days ago
Puluhan Tahun Dilupakan, Belanda Depok Kembali Dihidupkan Supian Chandra
-
NASIONAL3 days ago
Perayaan Hari Kartini di Jakarta, 1.000 Perempuan & Gen Z Siap Pimpin Perubahan