Connect with us

NASIONAL

Dilarang, Sahur On The Road diseluruh Kota Depok

Published

on

FEM Indonesia, Depok – Sejalan dengan Polda Metro Jaya tentang instruksi pelarangan sahur on the road, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga dengan tegas melarang kegiatan SOTR selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah.

Keputusan tersebut hasil dari musyawarah bersama antara Forkopimda, tokoh agama, MUI, Kementerian Agama, dan NU di Kota Depok.

“Kami sepakat, sahur on the road lebih banyak mudaratnya. Oleh karena itu, kami tidak izinkan,” ujar Wali Kota Depok, Supian Suri, dalam konferensi pers di Balai Kota Depok, Jumat (28/2/2025) malam.

Pemkot Depok juga tidak hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi. Tim Patroli Ramadan akan diterjunkan di 11 kecamatan, akan menjaga keamanan dan ketertiban. Tim gabungan dari Polres, Kodim, dan Pemkot ini akan berpatroli secara intensif, memastikan tidak ada celah bagi gangguan yang dapat merusak kekhusyukan Ramadan.

“Kami ingin Ramadan tahun ini berjalan dengan penuh hikmat bagi umat Muslim, dan tetap nyaman bagi saudara-saudara kita yang tidak berpuasa,” tambah Supian. Supian bersama wakilnya, Chandra mengajak seluruh warga Depok untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan selama di bulan puasa hingga lebaran tiba.

“Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momen untuk mempererat tali persaudaraan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi semua,” harapnya.

NASIONAL

Terinspirasi Jejak Supian Suri, Haji Ridwan Mantan Sekdis DLHK Incar Kursi Ketua PAN Depok

Published

on

FEM Indonesia, Depok – MengIkuti jejak karir Walikota Depok Supian Suri, Mantan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Haji Mohammad Ridwan pilih dunia politik.

Sebagai langkah awal politiknya, Ridwan lalu mendaftarkan diri menjadi calon Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok pada hari Minggu (16/3) sore.

“Insya Allah, pendaftaran saya tadi ini bermanfaat untuk masyarakat. Dengan saya bergabung di partai politik, ada kepentingan masyarakat yang bisa saya bawa dari pada saya banyak berdiam di rumah setelah saya pensiun,” ujar Ridwan kepada FEM Indonesia, usai mendaftarkan diri di kantor DPD PAN, kawasan GDC, Kota Depok

Menurut Ridwan, alasannya berlabuh di PAN Kota Depok setelah memperhatikan partai partai, juga merasa terpanggil untuk membesarkan partai besutan Zukifli Hasan tersebut. “Saya bukan kader PAN, tetapi saya memantau perjalanan PAN tingkat nasional maupun daerah selama 10 tahun belakangan ini, lalu saya merasa terpanggil, pertama tama untuk membesarkan PAN di Kota Depok,” ungkap Ridwan.

Lebih lanjut, Ridwan menilai, torehan PAN Kota Depok selama 10 tahun belakangan ini tidak begitu siginifikan. Suaranya merosot, jika dirinya terpilih menjadi ketua, ia akan berusaha semaksimal mungkin agar di tiap dapil akan terpilih wakil dprd. “Memang secara umum, PAN Depok agak merosok 10 tahun belakangan, sebelumnya PAN Depok bisa meraih 5 kursi, kini tersisa 2 tersisa. Saya prihatin dengan hasil tersebut dan semoga dengan kehadiran saya, PAN akan lebih diminati masyarakat Depok,” papar Ridwan.

Di lain sisi, Ridwan yang selama ini menjadi pelayan masyarakat di DLHK, merasa belum puas melayani masyarakat Kota Depok selama puluhan tahun mengabadi. Dan kini saatnyalah dia mencoba membantu masyarakat lagi melalui fungsi legislasi. Selain itu, memilih dunia poltik Ridwan terinsipirasi dari sejumlah ASN yang sudah bakti di Pemkot Depok, lalu memutuskan melayani masyarakat dengan bergabung ke partai politik.

“Politik itu penuh tantangan, dan saya suka tantangan. Kalau diluar sana ada yang main kayu, saya akan main besi,” pungkas Ridwan guyon.

Continue Reading

NASIONAL

Kemkomdigi Dukung Aparat Hukum Bongkar Kasus Proyek PDNS di Tubuh Kominfo

Published

on

FEM Indonesia, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendukung aparat hukum dalam mengusut tuntas dan membongkar kasus proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024 saat kementerian masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Dukungan ini sebagai komitmennya dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemkomdigi Ismail di Jakarta, Jumat (14/3/2025), menanggapi penyelidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait proyek PDNS.

Ia mengungkapkan pihaknya siap bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan yang tengah berlangsung. “Kami siap memberikan informasi dan data yang dibutuhkan guna memastikan proses hukum berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Ismail membeberkan bahwa proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dirancang untuk memperkuat infrastruktur data nasional guna mendukung transformasi digital Indonesia, khususnya dalam aspek keamanan data dan efisiensi layanan publik.

“Kami dari Kemkomdigi menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah nilai fundamental yang terus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan program kementerian,” pungkasnya.

Continue Reading

NASIONAL

Sandi Damkar Resmi Jadi Pegawai PPPK Depok Setara ASN atas Intruksi Supian Suri

Published

on

FEM Indonesia, Depok – Pengacara nyentrik, Deolipa Yumara mengabarkan bahwa Sandi sudah resmi menjadi petugas Damkar Depok. Bukan saja kembali bekerja, Sandi kata Deolipa malah diangkat menjadi ASN oleh kepemimpinan Supian Chandra.

“Sandi per hari Senin kemarin ya itu sudah mengabarkan ke saya bahwasanya dia sudah diterima bekerja lagi di Damkar Kota Depok,” kata Deolipa.

Deolipa menambahkan, bahwa Sandi dipanggil oleh pejabat-pejabat Damkar Depok, kemudian diterima bekerja kembali sebagai pegawai. Sandi juga diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setara Aparatur Sipil Negara (ASN) namun tanpa uang pensiun. 

“Nah bersyukurnya sekarang dia diangkat sebagai pegawai dengan posisi sebagai PPPK. Jadi Sandi sudah diterima kembali bekerja dengan NIP yang lama. Jadi nomor induk pegawainya lama,” ujarnya. 

Deolipa menegaskan bahwa PHK yang Sandi terima sebelumnya menjadi viral, itu dianggap tidak sah. Namun pengangkatan Sandi tersebut juga berdasarkan instruksi langsung Wali Kota Depok, Supian Suri. 

“Ini terjadi juga atas tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi,” tegas Deolipa. [foto : istimewa]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending