Connect with us

NASIONAL

Keadilan Biaya, Kunci Jaga Sustainabilitas Keuangan Haji

Published

on

FEM Indonesia – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mengelola dana haji dan menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 

Salah satu tantangan utama, yakni mendorong keadilan biaya bagi jemaah haji baik yang berangkat maupun yang masih menunggu, subsidi atau penggunaan nilai manfaat untuk jemaah berangkat harus mempertimbangkan kepentingan jemaah tunggu sehingga perlu diperhitungkan dengan baik.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep R Jayaprawira mengatakan, biaya operasional ibadah haji baik di dalam negeri dan di luar negeri melonjak tajam sejak terjadi Covid-2019.  

“Hal yang harus dipahami adalah perlunya menjaga sustainabilitas keuangan haji, saat ini nilai manfaat hasil investasi yang dihasilkan alokasinya masih lebih besar digunakan untuk mensubsidi jemaah yang berangkat saat ini,” kata Acep dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Mencari Solusi Biaya dan Masa Tunggu Haji’, Senin (10/6/2024).

Acep mengatakan, keadilan biaya haji menjadi salah satu isu krusial yang harus dituntaskan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaran haji. 

Mengenai komposisi subsidi nilai manfaat saat ini, Acep mengungkapkan, rasio ideal subsidi adalah 70-30. Artinya, idealnya jemaah berangkat menanggung 70% dari BPIH dan BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat, sehingga proporsi yang dibagikan kepada jemaah tunggu dapat lebih besar. Bahkan diharapkan suatu saat dapat terjadi self financing.

Jika nominal dan persentase nilai manfaat yg didistribusikan ke jamaah tunggu besar, maka akumulasi nilai manfaat yg diperoleh setiap tahun akan dapat mengurangi kekurangan atau selisih biaya yang harus ditanggung jamaah. Idealnya harus ada keseimbangan yang logis antara jumlah yang dibayar oleh jemaah dan yang disubsidi oleh BPKH, sehingga pemberian nilai manfaat kepada jemaah tunggu dapat lebih besar.

“Sebagai contoh, jika biaya penyelenggaraan haji adalah Rp100 juta. Maka jemaah akan membayar Rp70 juta bersumber dari setoran awal dan setoran lunas serta nilai manfaat dari Virtual account masing-masing, Sehingga BPKH menanggung sisanya Rp 30 juta,” ujarnya.

Sementara, rasio penggunaan nilai manfaat terhadap biaya haji yang terjadi selama ini belum ideal. 

Acep mengatakan, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan haji yang lebih baik bisa tercapai dengan dukungan pendanaan yang memadai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH memiliki tugas utama mengelola keuangan haji. Tugas ini mencakup pengumpulan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan dana haji.

Di sisi lain, saat ini BPKH memiliki beberapa tantangan dalam mengelola dana haji. Di antaranya masalah regulasi yang mengikat dan berdampak pada ruang gerak yang terbatas sehingga BPKH bertindak secara hati-hati dengan perhitungan yang matang.

“Menurut Pasal 53 UU Nomor 34 Tahun 2014, jika terjadi kerugian, pengurus BPKH harus menanggung secara bersama-sama atau istilahnya tanggung renteng, sehingga pilihan investasi yang dilakukan harus mengutamakan keamanan dana jemaah,” ungkapnya. 

Oleh karena itu, Acep menekankan perlunya Revisi UU 34/2014 untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada BPKH dalam mengelola investasi dan membentuk pencadangan kerugian.

Selama ini, investasi yang dilakukan BPKH terbatas, karena investasi harus dilakukan sesuai syariah. Terlebih produk-produk syariah ini relatif terbatas, sehingga membatasi pilihan investasi. “Kami harus berinvestasi sesuai syariah. Tidak boleh ribawi. Sedangkan pasar keuangan syariah ini terbatas,” tambahnya.

Karenanya, Acep menegaskan pentingnya UU 34/2014 direvisi. Sebab dengan pengelolaan yang baik dan kebijakan regulasi yang tepat, BPKH bisa terus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat.

“Tujuan utama kami adalah memastikan bahwa dana yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji dan umat Islam secara keseluruhan,” tutup Acep. 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

NASIONAL

Ngerih! Polisi Ringkus 4 Pelaku Sindikat Pemalsuan Uang 22 Miliar, ini Peran Para Pelaku!

Published

on

FEM Indonesia, Jakarta – Tim Penyidik dari Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pemalsuan mata uang rupiah senilai 22 miliar.

Dari hasil pengungkapan, polisi meringkus 4 orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam kasus tersebut.

“Adapun peran dari keempat tersangka yaitu Sdr. M sebagai koordinator produksi uang palsu, Sdr. FF membantu pemindahan mesin cetak GTO dari Gudang Gunung Putri Ke Villa Sukaraja Sukabumi, Sdr. YS membantu mencarikan Villa Sukaraja di Sukabumi untuk produksi uang palsu dan Sdr. MDCF membantu mencarikan tempat untuk pemotongan dan paking uang palsu di Daerah Srengseng Jakarta Barat,” ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam Jumpa Pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Wira mengatakan bahwa para pelaku menjalankan aksinya di Jakarta dan Jawa Barat dan sudah lebih kurang 3 bulan. “Kegiatan tersangka dalam pembuatan uang palsu sudah berjalan sejak bulan April sampai dengan Juni 2024 di Villa Sukabumi Jawa Barat dan di Srengseng Kembangan Jakarta Barat,” jelasnya.

“Para tersangka dijerat dengan Pasal 244 KUHP, Pasal 245 KUHP, Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun penjara,” ungkap Kombes Wira 

Kepada petugas, menurut keterangan dari para tersangka, uang palsu pecahan seratus ribu sebanyak 220.000 lembar senilai 22 miliar dipesan oleh Sdr. P (DPO) dan dijanjikan akan di beli dan bayarkan setelah Idul Adha dengan perbandingan harga 1:4 yaitu sebesar 5,5 miliar rupiah.

Saat ini pihak kepolisan masih mengejar 3 DPO yang teribat dalam kasus tersebut antara lain Sdr. A berperan sebagai pembeli mesin dan peralatan untuk mencetak uang palsu, Sdr. I sebagai operator mesin cetak GTO dan Sdr. P sebagai pemesan uang palsu.

Dari kasus ini Polisi telah menyita Barang bukti berupa Uang Palsu sebanyak 220.000 lembar pecahan seratus ribu senilai 22 Miliyar, Uang Palsu sebanyak 180 lembar kertas Plano yang belum dipotong, Mesin pemotong Uang, Alat print mesin cetak merk GTO, Plat warna pencetak sesuai gambar, Kertas Plano ukuran A3, Alat ultra violet serta mesin hitung uang.

Polda Metro Jaya menghimbau kepada masyarakat agar dalam bertransaksi uang menerapkan metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) dan menghimbau bagi masyarakat yang mempunyai informasi terkait dengan peredaran uang palsu segera laporkan ke pihak Kepolisian terdekat.

Continue Reading

NASIONAL

Lebaran Haji 2024, Baznas Depok Salurkan 410 Paket Daging Kurban

Published

on

FEM Indonesia, Depok – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok menggelar acara pelaksanaan kurban Berkah Baznas di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, sebagai puncak perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 H, Senin (17/06/2024). 

Baznas Kota Depok berhasil mengumpulkan hewan kurban sebanyak 40 Kambing dan Domba serta 1 Sapi. 

Keseluruhan hewan ini telah dipotong dan dibagikan kepada masyarakat dhuafa hingga hari Tasyrik, pada 11 dan 12 Zulhijah, dengan total penerima manfaat sebanyak 410 orang.

Ketua Baznas Kota Depok, Endang Ahmad Yani mengucapkan terimakasih kepada seluruh Mudohi yang telah mempercayakan hewan kurban kepada Baznas  Kota Depok.

“Kami apresiasi banyak terima kasih kepada para Mudohi yang telah mempercayakan hewan kurbannya, dititipkan, difasilitasi oleh Baznas Depok yang akan disalurkan kepada yang berhak, kami sangat yakin dari apa yang bapak ibu sampaikan, akan mendapatkan pahala yang tak terhingga dari Allah  SWT,” ujar Endang dalam keterangan yang diterima, Selasa (18/06/2024).

Endang menyebutkan, program Kurban Berkah Baznas Depok tahun ini cukup sukses, karena manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang, mulai dari yang berkurban, penerima kurban, hingga para peternak kurban.

“Kurban kali ini Alhamdulillah kita cukup berhasil, terima kasih kepada para panitia Kurban Berkah Baznas Depok yang telah luar biasa bekerja, kepada para pimpinan, para mudohi juga para mustahik yang telah mempercayakan kepada Baznas Depok,” ucapnya.

Ia menambahkan, Baznas Depok  juga mengapresiasi kepada balai-balai ternak, ke depan diharapkan dapat menjadi mitra-mitra yang terus bisa kerja sama dengan Bazans dalam rangka menyiapkan hewan kurban yang baik, untuk memfasilitasi para Mudohi, menitipkan kurbannya ke Baznas Depok.

“Program Kurban Berkah Baznas Depok juga akan dibagikan kepada mereka yang mengalami stunting dan kemiskinan di 1 Kecamatan Kota Depok,” jelas Endang. Program Kurban Berkah Baznas Depok telah dipastikan tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip 3A, yakni Aman Syar’i, Aman Regulasi, Aman NKRI. 

“Baznas juga memberikan fasilitas bagi para Mudhohi yang  menunaikan kurbannya hingga H+2 Idul Adha 1445 H,” pungkas Endang.

Continue Reading

NASIONAL

Kapolri: Idul Adha Momentum Jaga Toleransi

Published

on

FEM Indonesia – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Iduladha 1445 Hijriyah kepada umat Islam yang merayakan. 

“Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah mohon maaf lahir dan batin,” ungkap Jenderal Sigit, Senin (17/6/24).

Pada hakikatnya, ujar Kapolri, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum dalam memperingati peristiwa ketika Nabi Ibrahim AS bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail AS sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah SWT. Momentum ini, disebut Jenderal Sigit harus menjadi pengingat agar semangat toleransi harus terus digaungkan.

“Mari bersama memperingati Hari Raya kurban dengan semangat toleransi dan persatuan kesatuan untuk menjaga utuhnya kebhinekaan,” ujarnya.

Jajaran pejabat utama (PJU) Mabes Polri pun melakukan salat Idul Adha di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri. Khutbah dalam Salat Idul Adha pun diisi oleh Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D.

Sementara Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menyatakan, dalam momentum ini terdapat 8.583 hewan kurban. Terdiri dari 5.209 sapi dan 3.374 kambing.

Dari ribuan hewan kurban itu, 611 sapi dan 17 kambing hasil dikumpulkan di Satker Mabes Polri. Kemudian, di Polda jajaran 4.598 sapi dan 3.357 kambing.

“Untuk pendistribusian hewan qurban PJU Mabes diarahkan ke Komplek Polri, Asrama Polri, Ponpes dan Yayasan Yatim Piatu, Mako Polres. Serta Polsek se-Jabodetabek,” kata Kadiv Humas.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending