FEM Indonesia, Jakarta – Praktisi hukum Mila Ayu Dewata Sari, S.H., S.E., CPLA menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Mila, penegakan hukum yang tegas dan transparan merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara, terlebih apabila menyangkut program strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung untuk mengusut perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan. Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan anggaran negara dalam bentuk apa pun. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Mila Ayu Dewata Sari kepada awak media, Rabu (3/6/2026).

Mila menilai, pengusutan perkara yang sedang berlangsung harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara sangat bergantung pada transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara serius tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Meski demikian, Mila mengingatkan agar seluruh pihak tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang tengah menjalani pemeriksaan maupun proses penyidikan.

“Kita harus memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen. Pada saat yang sama, hak-hak hukum setiap pihak yang terlibat juga harus dihormati sesuai prinsip negara hukum,” katanya.

Lebih lanjut, Mila berharap pengungkapan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara negara agar semakin memperkuat sistem pengawasan internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta budaya integritas dalam pengelolaan anggaran publik.

“Kasus ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat dan penyelenggara negara bahwa pengawasan publik semakin kuat dan penegakan hukum semakin tegas. Integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan amanah rakyat,” pungkasnya.

Dengan adanya proses hukum yang sedang berjalan, Mila berharap masyarakat tetap bijak menyikapi berbagai informasi yang beredar serta menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait perkembangan perkara tersebut.