Connect with us

NASIONAL

ISOPLUS Run Series 2024, digelar di Jakarta dan Surabaya, Ada Program 21 DAYS CHALLENGE

Published

11 months ago

on

FEM Indonesia – Lomba lari berskala nasional, ISOPLUS RUN Series 2024 kembali digelar. Kali ini mengambil dua kota besar Indonesia yaitu Jakarta pada 6 Oktober 2024 dan Surabaya pada 20 Oktober 2024. 

Dengan mengusung tema “UNLOCK YOUR GREATNESS” dan menawarkan berbagai kategori lari seperti 5K, 10K, Half Marathon, dan Kids Dash. 

Gelaran kali ini akan ada 12.000 tiket akan dijual online melalui laman resmi http://www.isoplusrun.com dan registrasi mulai dibuka tanggal 3 Juli 2024 mendatang. Biaya pendaftaran ISOPLUS RUN 2023 dibanderol dengan harga Rp 150.000,- untuk Kids Dash, Rp 300.000,- untuk 5K, Rp 400.000,- untuk kategori 10K, Rp 575.000,- untuk kategori Half Marathon dan tersedia pilihan bundling dua kota Jakarta & Surabaya. 

Sementara 10K Jakarta + 10K Surabaya di harga Rp 700.000,- dan 10K Jakarta + 21K Surabaya di harga Rp 875.000,-. Peserta akan mendapatkan race pack berisi produk senilai ratusan ribu rupiah, kaos jersey, nomor BIB, dan medali finisher.

“ISOPLUS RUN Series tahun ini memberikan pengalaman lari yang berbeda dari event lari biasanya. Bedanya dengan tahun lalu adalah kali ini kami akan hadir di dua kota dan menawarkan kategori half marathon di kota kedua yaitu Surabaya. Running environment di tahun ini pun tantangannya nya berbeda dibanding tahun lalu. Kemudian di tahun ini kami menyediakan program 21 DAYS CHALLENGE dimana 50 peserta yang mendaftarkan diri di paket bundling dua kota memiliki kesempatan untuk mendapatkan training langsung dari profesional running coach. Mereka juga akan mendapatkan nutrition and hydration plan khusus selama 21 hari dari nutritionist. Kami memfasilitasi mereka yang ingin meraih personal best-nya dalam hal waktu maupun jarak yang ditempuh. Ini menjadi added value yang kami berikan bagi para ISOPLUS Squad,” ujar Joshua Gunawan, Marketing Manager Ready to Drink Beverages WINGS Group Indonesia, di Kimaya Hotel, Selasa (25/6/2024).

Dalam program pelatihan 21 DAYS CHALLENGE, ISOPLUS bekerja sama dengan seorang pelatih lari professional Andy Sugiyanto. Coach Andy akan memberikan tips dan trik seputar cara memaksimalkan volume oksigen dalam darah serta bagaimana para pelari dapat meningkatkan personal best mereka dari satu event ke event lainnya. 

“Yang penting adalah endurance atau daya tahan tubuh, lari jauh maupun menengah itu membutuhkan intensitas khusus dalam durasi tertentu. Mulailah dari jarak terkecil dahulu, step by step, mulai dari 5K, naik ke 10K, naik ke 21K, baru ambil yang Full Marathon 42K. Karena kita sudah tahu level fitness dan record kita, kita bisa tingkatkan training programnya, jadi kita tidak bisa pukul rata. Nutrition and hydration plan selama 21 hari ini dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan nutrisi para peserta lari terutama peserta lari 10K dan half marathon. Gizi yang baik diperlukan oleh pelari guna mengoptimalkan energi saat lari agar dapat finish excellent, dan membantu performa dan pemulihan mereka,” papar Coach Andy.

Meski menawarkan program khusus bagi para pegiat lari, ISOPLUS Run Series juga didedikasikan bagi para fun runners, dan pelari pemula. Dardityo ‘Didit’ Santoso, Race Director ISOPLUS RUN Series, menyampaikan bahwa dengan cut off time yang menjadi lebih panjang, ISOPLUS Run Series ini berfokus pada safe and enjoyable environment sehingga event lari ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat seperti festival untuk para runners juga festival bagi keluarga. Isotonic & Water Station di ISOPLUS Run Series juga berjumlah lebih banyak daripada event lari lainnya, untuk menyediakan #ExcellentHydration bagi para pelari.

“Sisi keamanan dan kenyamanan dari para pelari adalah prioritas kami. Dari sisi medis, kami akan membuat sistem dimana para peserta dengan mudah dapat menghubungi tim medis di lapangan jika terjadi sesuatu padanya atau melihat sesuatu atau collapse terjadi pada pelari lain. Kami akan menyediakan medic mobile dan medic statis, juga bekerja sama dengan rumah sakit – rumah sakit di sekitaran rute jika terjadi emergency, sehingga evakuasinya menjadi lebih cepat,” ungkap Didit. 

Sementara Robert Sakti Sihombing, ISOPLUS Running Ambassador menyatakan antusiasmenya mengikuti event ini. 

“Aku suka banget join bareng ISOPLUS Squad karena ISOPLUS punya spirit yang sama denganku. Dari berbagai acara yang kuikuti, ISOPLUS sering mengadakan sesi edukasi atau pendampingan kepada para runners sehingga mereka menjadi semakin mengenal diri mereka sendiri. Jadi, aku sangat antusias mengikuti ISOPLUS RUN Series yang akan datang ini. Event ini tidak hanya memotivasi kita untuk hidup lebih sehat dan aktif, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mencapai prestasi terbaik kita dengan dukungan dari profesional. Aku sendiri mau achieve personal best aku di kategori 10K Jakarta dan Half Marathon 21K Surabaya, semoga aku bisa finish excellent dan makin unlock my greatness!” ujar Robert. 

“Kami berusaha menyelenggarakan event lari yang family friendly untuk semua. Hal ini sejalan dengan filosofi perusahaan kami bahwa ‘the good things in life should be accessible for all’, dimana WINGS Group Indonesia senantiasa berkomitmen bahwa segala yang baik harus dapat dijangkau oleh semua orang, salah satunya melalui kegiatan ISOPLUS RUN Series. Harapan kami masyarakat semakin aware tentang #ExcellentHydration bagi tubuhnya dan minum ISOPLUS sebagai penunjang performa tubuh,” tutup Joshua. 

Related Topics:
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ekonomi & Bisnis

APSENDO Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Penghapusan Impor Ethanol Tanpa Seleksi

Published

1 day ago

on

20/05/2025

By

FEM Indonesia, Jakarta – Sikap pemerintah yang berinisiatif meniadakan persyaratan Persetujuan Impor (PI) bagi produk ethanol dengan kode Harmonized System (HS) 2207 menuai tanggapan.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDO), Izmirta Rachman, kebijakan rencana penghapusan PI untuk seluruh golongan ethanol dalam HS Code 2207 tersebut membuat pihaknya sangat khawatir jika benar-benar dilaksanakan.

“Kebijakan ini, jika tidak dikelola dengan kehati-hatian dan tanpa pembedaan yang jelas, akan menjadi hantaman berat bagi industri ethanol nasional yang telah melakukan investasi signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian negara. Kami memahami keinginan pemerintah untuk melancarkan arus perdagangan, namun kelonggaran impor ini seharusnya tidak mengorbankan eksistensi industri strategis di negeri sendiri,” katanya di Jakarta, Selasa (20/5).

Jika, lanjutnya, kebijakan itu diterapkan tanpa pertimbangan selektif berdasarkan jenis ethanol dan peruntukannya maka berpotensi besar meruntukan pilar-pilar industri ethanol di tanah air.

“Jelas kebijakan ini akan mengancam keberlanjutan sektor pergulaan nasional, serta memberikan dampak buruk secara langsung kepada para petani tebu. Lebih jauh, asosiasi melihat bahwa pelonggaran aturan impor ini terkesan hanya menitikberatkan pada kemudahan pemasukan barang dari luar negeri tanpa adanya timbal balik berupa kemudahan ekspor, sehingga menimbulkan tanda tanya besar mengenai keberpihakan pemerintah terhadap kemajuan industri dalam negeri,” tuturnya.

APSENDO juga menilai bila penghapusan kewajiban Persetujuan Impor (PI) untuk seluruh jenis ethanol tanpa pertimbangan yang cermat berpotensi memicu dampak signifikan bagi keberlangsungan industri dan stabilitas ekonomi nasional. Pun dampak lain seperti potensi hilangnya lapangan kerja, investasi lokal di sektor industri yang menggunakan ethanol jika pasar domestik dibanjiri produk impor.

Sedangkan potensi dampak negatif deregulasi impor ethanol, APSENDO mendesak pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih terukur yaitu pendekatan diferensial berdasarkan kode HS.

“Untuk HS 2207.20.11 (fuel grade ethanol), impor dapat dipertimbangkan secara terbatas dan dengan pengawasan ketat demi mendukung program biofuel nasional, dengan prioritas utama tetap pada pemanfaatan pasokan dalam negeri,”  kata  Izmirta.

“Sementara itu, untuk HS 2207.10.00 dan HS 2207.20.19 (ethanol industri & teknis), APSENDO merekomendasikan agar kewajiban Persetujuan Impor (PI) tetap diberlakukan. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan industri ethanol lokal, melindungi sektor pergulaan nasional, serta menjamin kesejahteraan petani tebu. Kami berpandangan bahwa deregulasi di ranah ekspor ethanol justru lebih mendesak untuk direalisasikan, mengingat saat ini ekspor ethanol masih dibebani persyaratan Persetujuan Ekspor (PE) dan Laporan Surveyor (LS) yang dinilai menghambat daya saing di pasar global” tambahnya.

Karena itu, APSENDO mengimbau pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terkait kebijakan deregulasi ini, melainkan melibatkan para pemangku kepentingan industri ethanol dalam dialog yang konstruktif dan didasarkan pada data yang akurat.

“Asosiasi berkeyakinan bahwa deregulasi yang tidak terukur hanya akan menghasilkan efisiensi semu dan berpotensi merusak ketahanan ekonomi nasional pada sektor yang memiliki nilai strategis ini,” imbuh Izmirta.

Untuk diketahui, ethanol memiliki beragam klasifikasi HS Code yang berbeda. Pertama, HS Code 2207.20.11 adalah ethanol denaturasi > 99% (fuel grade) untuk biofuel, yang impornya masih mungkin dipertimbangkan secara terbatas melalui kajian mendalam. Kedua HS Code 2207.10.00 adalah ethanol tidak denaturasi yang umum digunakan dalam farmasi, industri makanan dan minuman serta pengolahan sampah. Ketiga HS Code 2207.20.19 mencakup ethanol denaturasi lainnya untuk kosmetik, keperluan rumah tangga dan berbagai aplikasi teknis industri. [foto : dokumentasi/teks : denim]

Continue Reading

NASIONAL

Meski Ada Penolakan, Wali Kota Depok Siapkan Rumah Didik Anak di SDN Pondok Cina 1

Published

1 day ago

on

20/05/2025

By

FEM Indonesia, Depok – Wali Kota Depok, Supian Suri menunjukkan komitmennya terhadap anak-anak istimewa atau yang berkebutuhan khusus di Kota Depok. 

Untuk mendorong kemandirian di dalam diri mereka, Wali Kota Depok Supian Suri pun bertekad membentuk Rumah Didik Anak. Rencananya, lokasi Rumah Didik Anak ini akan disiapkan di bangunan eks SDN Pondok Cina 1.

“Saya melihat ruang untuk anak istimewa sangat dibutuhkan, maka mohon izin InsyaAllah SDN Pondok Cina 1 digunakan untuk rumah didik anak istimewa,” kata Supian Suri dikutip dari depok.go.id.

Menurutnya, agar hidup mandiri penting memberikan kepercayaan diri, kesempatan untuk mencoba, dan dukungan yang tepat bagi anak-anak istimewa. Di rumah didik anak istimewa, lanjutnya, anak-anak akan dilatih dan belajar sesuai minat, bakat dan kemampuan mereka. Khususnya membangun jiwa kewirausahaan.

“Secara formal SLB (Sekolah Luar Biasa) itu menjadi wadah mereka belajar, tapi ini lebih kepada pengembangan enterpreneur, keterampilan, kemandirian mereka di rumah didik anak istimewa. Kita akan hadirkan para pelatih yang bisa mengajarkan mereka, melayani mereka di luar pendidikan formal,” papar ungkap Supian Suri.

Supian mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok ingin mencontoh Pemkot Surabaya yang telah mempunyai program tersebut. Dirinya juga sudah berkunjung ke Rumah Anak Prestasi di Kota Surabaya.

Terkait waktu pelaksanaan, Supian Suri menyampaikan proses renovasi akan dilakukan secepatnya.

“Kita akan rekrut instruktur-instrukturnya yang bisa melakukan ini, termasuk psikolognya, termasuk layanan kesehatannya, nanti setelah itu baru kita buka. Saya yakin ini awal tahun depan, kita sudah bisa memberikan layanan buat mereka,” tandas Supian Suri.

Sementara Politisi Gerindra Kota Depok, Hamzah menyanggah pernyataan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut pernyataan Wali Kota Depok, Supian Suri terkait eks Gedung SDN Pondok Cina 1 menjadi polemik di DPRD Depok.

Hamzah menegaskan bahwa kebijakan Wali Kota Depok telah mendapatkan persetujuan dari mayoritas Partai dan Aleg di DPRD Kota Depok. Ia jelaskan hampir semua setuju akan kebijakan yang dikeluarkan wali kota.

“Jika teman PKS tidak setuju itu adalah hak politiknya masing-masing. Itu sah sah saja,” kata Hamzah.

Menurut Hamzah, kebijakan yang dikeluarkan Wali Kota Depok, Supian Suri tentang eks Gedung SDN Pocin 1 adalah mengikuti Inpres no 1 tahun 2025 tengan efisiensi anggaran. Sehingga kata Hamza, Wali Kota Depok tidak melanggar konstitusi.

Di Inpres no 1 tahun 2025, jelas Hamzah, terdapat aturan entang Efisiensi Anggaran Dalam Pelaksanaan Pedapatan dan Belanja Negara & Anggaran Pendapatan belanja Daerah, dimana Inpres tersebut meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran tahun 2025. [foto: diskominfodepok]

Continue Reading

NASIONAL

Brantas Premanisme, Polres Depok Tertibkan Atribut dan Posko Ormas Ilegal

Published

2 days ago

on

19/05/2025

By

FEM Indonesia, Depok – Polres Metro Depok bersama Tim Gabungan Terpadu melaksanakan penertiban atribut bendera organisasi masyarakat (ormas) dan posko yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Penertiban ini merupakan bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025 yang bertujuan untuk menciptakan ruang publik yan aman, tertib, dan bebas dari simbol-simbol yang berpotensi memicu gangguan keamanan. Sebanyak 50 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Depok, Polres Metro Depok, dan Kodim 0508 Kota Depok terlibat dalam operasi ini.

Mereka menyisir sejumlah kecamatan yang menjadi lokasi pemasangan bendera dan posko ormas ilegal, dengan fokus utama pada Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Beji.

Kapolres Metro Depok, Kombes Abdul Waras menegaskan, bahwa kegiatan penertiban ini adalah upaya menciptakan ruang publik yang bersih dari simbol-simbol yang berpotensi mengganggu keamanan. “Penertiban ini akan dilakukan secara tegas namun tetap humanis, sebagai wujud netralitas negara terhadap semua kelompok,” ujarnya dikutip dari Depok Go Id, Senin (19/05/25).

Lebih lanjut, Kombes Abdul Waras menambahkan Kota Depok harus menjadi wilayah yang tertib, aman, dan ramah bagi semua kalangan. Dia pun memastikan operasi serupa akan dilakukan secara rutin. “Tidak boleh ada simbol ormas yang mengintimidasi atau menciptakan kesan penguasaan wilayah,” tegasnya. 

Sementara itu, Kabag Ops Polres Metro Depok, AKBP Maulana Jali Karepesina menambahkan, penertiban ini sesuai dengan arahan pimpinan untuk menjaga netralitas ruang publik. Sebab, atribut yang dipasang sembarangan dapat memicu konflik sosial dan memberikan kesan dominan suatu kelompok tertentu.

“Atribut yang dipasang sembarangan dapat memicu konflik sosial atau memberi kesan dominasi kelompok tertentu. Ini adalah langkah preemtif demi ketertiban dan keamanan bersama,” jelas AKBP Maulana.

AKBP Maulana menjelaskan, dalam operasi yang dilaksanakan pada hari itu, tim gabungan berhasil menurunkan 34 buah bendera ormas dan menertibkan satu posko yang berada di kawasan jalur hijau. “Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan suasana aman, tertib, dan harmonis di tengah masyarakat Kota Depok,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending