FEM Indonesia, DEPOK – Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kota Depok menunjukkan komitmennya dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok rentan sosial, termasuk anak jalanan, pemulung, dan pengamen yang terkendala dokumen kependudukan.

Kepala SPNF SKB Kota Depok, Muchlis Abdillah, mengatakan pihaknya memberikan berbagai solusi bagi calon peserta didik yang belum memiliki dokumen penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, maupun Kartu Keluarga (KK).

“Kami sangat terbuka dan membantu memberikan solusi untuk anak-anak yang terkendala dokumen, terutama anak jalanan, pemulung anak, pengamen, dan anak-anak lainnya yang ingin bersekolah,” ujar Muchlis saat menerima kunjungan Ketua Umum Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan, Eddie Karsito, di SPNF SKB Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Rabu (3/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Koordinator Wilayah Cimanggis SPNF SKB Kota Depok Sunaryo, serta tenaga pendidik dan staf administrasi lainnya.

Muchlis menjelaskan, Akta Kelahiran merupakan dokumen penting yang menjadi syarat dalam proses penerimaan peserta didik baru, verifikasi identitas, hingga penginputan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Tanpa akta lahir, proses verifikasi data dapat terhambat, penerbitan NISN terkendala, dan pencetakan ijazah saat kelulusan menjadi sulit karena data pribadi harus sesuai dengan akta kelahiran,” katanya.

Pada tahun ajaran 2026, Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan telah mendaftarkan 27 anak binaannya ke berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TPA, TK, SD, SMP hingga program pendidikan kesetaraan Paket A.

Menurut Eddie Karsito, sejumlah anak yang mengikuti program Paket A didaftarkan ke SPNF SKB Harjamukti karena lokasinya lebih dekat dengan wilayah Jatisampurna, Kota Bekasi, tempat sebagian besar anak binaan tinggal.

“SPNF SKB Kota Bekasi berada cukup jauh dari Jatisampurna. Karena itu kami memilih mendaftarkan anak-anak ke SPNF SKB Kota Depok yang aksesnya lebih dekat dan mudah dijangkau,” ujarnya.

Muchlis menyambut baik langkah Yayasan Humaniora dalam memastikan anak-anak rentan tetap memperoleh hak pendidikan. Menurutnya, pendidikan menjadi instrumen penting untuk mencegah anak-anak putus sekolah dan membuka peluang masa depan yang lebih baik.

Ia juga berjanji akan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait di Kota Depok dan Kota Bekasi, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), guna membantu proses penerbitan NIK dan Akta Kelahiran bagi para siswa.

“Penerbitan NIK dan akta kelahiran yang cepat sangat penting agar siswa dapat segera terdaftar dalam sistem Dapodik,” katanya.

Sementara itu, Eddie berharap upaya penyekolahan anak-anak pemulung dan anak terlantar dapat menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu mereka.

“Anak-anak harus mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pendidikan menjadi jalan utama untuk meningkatkan taraf hidup mereka,” ujarnya.

Saat ini Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan membina 273 warga rentan sosial yang terdiri atas pemulung, pengamen, pedagang asongan, janda lanjut usia, dan tunawisma. Lembaga tersebut juga mendampingi 99 anak terlantar, termasuk anak jalanan, pemulung anak, dan pengamen anak, yang sebagian merupakan yatim piatu.

Mereka berasal dari kawasan perbatasan Jatisampurna Kota Bekasi, Pondok Rangon Jakarta Timur, Harjamukti Cimanggis Kota Depok, hingga Gunung Putri dan Cileungsi di Kabupaten Bogor.

Selain menyediakan pendampingan pendidikan, yayasan juga tengah mengurus dokumen kependudukan bagi puluhan keluarga binaan.

“Saat ini ada 38 pemulung, pengamen, dan anggota keluarganya yang sedang kami bantu mengurus KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Dokumen ini sangat penting agar anak-anak mereka bisa bersekolah pada tahun ajaran baru,” tutur Eddie.